Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » KRL Tanpa Subsidi, Bagaimana Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Asli?

KRL Tanpa Subsidi, Bagaimana Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Asli?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah berencana mengubah skema subsidi untuk Kereta Rel Listrik (KRL) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis penerima. Selama ini, masyarakat Jabodetabek menikmati tarif KRL dengan bantuan subsidi PSO, tetapi jika subsidi ini dihapus, daya beli masyarakat terhadap tarif asli KRL patut dipertanyakan.

Saat ini, penumpang KRL hanya membayar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama, sementara tarif normal tanpa subsidi disebut-sebut mencapai Rp 25.000 per 25 kilometer.

“Ini bukan subsidi biasa, tapi PSO, yaitu tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi umum terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Deddy Herlambang, pengamat transportasi sebagaimana dilansir Detik Finance.

Jika PSO dihapus, biaya perjalanan KRL akan memberatkan banyak penumpang, terutama mereka yang bergantung pada KRL sebagai moda transportasi utama.

“Biaya ini mencerminkan biaya operasional yang harus ditanggung penuh oleh penumpang jika subsidi ditiadakan,” jelas Deddy.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah daya beli masyarakat Jabodetabek akan mampu menyesuaikan dengan tarif asli KRL? Mengingat banyak dari mereka adalah pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah, kenaikan tarif akan berdampak signifikan terhadap pengeluaran harian mereka.

Selain itu, perubahan skema subsidi berbasis NIK juga dapat menimbulkan tantangan administratif. Apakah pemerintah siap mengelola data jutaan pengguna KRL dan memastikan subsidi tepat sasaran? Ini menjadi isu penting yang harus diantisipasi sebelum kebijakan ini diterapkan.

Deddy juga menambahkan bahwa jumlah penumpang mempengaruhi besar kecilnya subsidi yang diperlukan.

“Jika jumlah penumpang turun, seperti saat pandemi, biaya per penumpang akan meningkat, membuat subsidi lebih mahal untuk pemerintah,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden China Xi Jinping menghadiri penandatanganan perjanjian bilateral di Brasilia, Brasil, 20 November 2024. Sumber foto : REUTERS.

    Lula dan Xi Intensifkan Diplomasi Ekonomi Jelang KTT BRICS

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    BRASILIA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva akan kembali bertolak ke China bulan depan untuk bertemu Presiden Xi Jinping, menandai pertemuan ketiga mereka sejak Lula kembali menjabat pada 2023. Pertemuan keempat bahkan sudah dijadwalkan pada KTT BRICS di Rio de Janeiro, Juli mendatang. Peningkatan intensitas diplomasi tingkat tinggi ini memperkuat posisi Brasil sebagai […]

  • Kepala BPOM, dr.Taruna Ikrar saat di Universitas Jamia Hamdard New Delhi India, Sabtu (26/4/2025)

    Kepala BPOM RI Motivasi Mahasiswa Universitas Jamia Hamdard

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    NEW DELHI INDIA, CUPLIKAN.CO.ID – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. Taruna Ikrar, memberikan kuliah umum dan motivasi di Universitas Jamia Hamdard, New Delhi, India, pada Sabtu (26/4/2025). Kehadiran ilmuwan Indonesia ini disambut antusias ribuan mahasiswa dan dosen di salah satu universitas terbaik di negara berpenduduk terbanyak di dunia. Dalam […]

  • Sekjen DPP Partai Golkar, M.Sarmuji

    Sarmuji Dorong Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Produk Lokal

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 37
    • 0Komentar

    BLITAR, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui produk pangan lokal. Hal itu disampaikan Sarmuji dalam kegiatan sosialisasi MBG yang diselenggarakan oleh Komisi VI DPR RI bersama Badan Gizi Nasional […]

  • Arzeti Bilbina

    DPR Soroti Pengawasan Lemah Program Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 35
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah berbagai persoalan muncul di lapangan. DPR RI menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab terjadinya rangkaian kasus, mulai dari makanan basi hingga keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, menegaskan bahwa pemerintah perlu memperketat kontrol dan […]

  • Menteri HAM, Natalius Pigai

    Menteri HAM Usul Halaman DPR Jadi Pusat Demo Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar gedung-gedung perkantoran yang memiliki halaman luas, termasuk DPR RI di Senayan, Jakarta, dijadikan pusat demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tujuannya agar aksi unjuk rasa tidak lagi mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya. “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi […]

  • Mayoritas Muktamirin Pilih AHWA untuk Pemilihan Ketum PBNU

    Mayoritas Muktamirin Pilih AHWA untuk Pemilihan Ketum PBNU

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Jombang – Sidang Pleno III Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, memutuskan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang digelar pada Ahad (30/8/2026). Dari total […]

expand_less