Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Prabowonomics Dinilai Kunci Perombakan Total Arsitektur Ekonomi Nasional

Prabowonomics Dinilai Kunci Perombakan Total Arsitektur Ekonomi Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Konsep Prabowonomics kembali menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk “Prabowonomics dan Tantangan Terbesar di Era Perang Global” yang digelar oleh GREAT Institute, Jumat (20/6). Dalam forum ini, para tokoh lintas bidang menilai bahwa Prabowonomics bukan sekadar kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan peluang penting untuk menata ulang sistem perekonomian nasional dari akar hingga struktur terluarnya.

Dr. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan, menyampaikan kritik tajam terhadap tata kelola sumber daya alam yang dinilainya menyimpang dari semangat Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan bahwa selama ini banyak kebijakan pascareformasi hanya menguntungkan segelintir pihak. “Kalau Pasal 33 tidak dijalankan serius, lebih baik kita hapus saja. Jangan terus menjadi bangsa hipokrit,” tegasnya.

Fuad menyebut pentingnya best practices dalam industri strategis, dengan mencontohkan model Vale Indonesia yang telah menunjukkan keberhasilan dalam reklamasi tambang dan penggunaan energi bersih.

Dari sisi politik pembangunan, Bursah Zarnubi menyebut Prabowonomics sebagai wujud reformulasi ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada ekonomi komando. Ia mendorong transformasi struktural: “Sudah saatnya koperasi menggantikan dominasi PT. Koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi nasional.”

Peneliti GREAT Institute, Adhamaski Pangeran, menggarisbawahi bahwa Prabowonomics harus dimaknai sebagai kesempatan emas untuk mengoreksi kekeliruan sistemik. Ia menyebut salah kaprah dalam konsep efisiensi birokrasi yang sering kali malah memperlemah peran negara dalam melindungi rakyat kecil. Sementara itu, Adhie Massardi mendorong adanya “alokasi dana wajib” yang harus disisihkan sebelum APBN, khusus untuk sektor vital seperti pertanian, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.

Moh Jumhur Hidayat, Ketua KSPSI, memperingatkan bahwa tanpa arah ekonomi yang jelas dan berpihak pada rakyat, Indonesia bisa terjebak dalam bencana demografi. Ia menyerukan agar segera dirancang Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional yang memosisikan koperasi, BUMN, dan swasta sebagai tiga pilar seimbang dalam struktur ekonomi.

Musa Rajekshah, anggota DPR RI, menyoroti sembilan Instruksi Presiden yang telah diterbitkan sejak awal masa pemerintahan Prabowo. Menurutnya, langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengejar kemandirian pangan, energi, dan reformasi birokrasi, tetapi butuh dukungan struktur hukum dan eksekusi yang konsisten.

Diskusi yang dibuka oleh Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, juga menyentuh dimensi geopolitik. Ia menyatakan bahwa dunia sedang bergerak menuju realitas perang global. Dalam konteks itu, Prabowonomics harus dilihat sebagai strategi bertahan hidup bangsa, bukan hanya kebijakan ekonomi biasa.

Forum ini dihadiri tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang seperti Helmy Fauzi, Hatta Taliwang, Rauf Purnama, serta mahasiswa dari universitas terkemuka. Kehadiran lintas generasi ini mempertegas bahwa persoalan ekonomi nasional bukan lagi sekadar urusan elite, tetapi menjadi bagian dari kesadaran kolektif bangsa.

Diskusi ditutup dengan semangat bahwa untuk bisa bertahan sebagai bangsa merdeka, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus membangun kedaulatan ekonomi yang berpijak pada konstitusi dan keadilan sosial. Prabowonomics, menurut peserta forum, adalah peluang sejarah untuk mewujudkannya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra

    Koalisi Renggang, Paetongtarn Terjepit Usai Rekaman Telepon Bocor

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BANGKOK, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintahan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berada di ambang krisis setelah Partai Bhumjaithai secara resmi menyatakan keluar dari koalisi penguasa. Langkah ini dipicu oleh beredarnya rekaman percakapan telepon kontroversial antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Rekaman yang bocor ke publik pada 15 Juni itu memperdengarkan percakapan pribadi yang membahas […]

  • Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia DPP Partai Golkar, Aziz Samual, saat menyampaikan sambutan dalam acara Talk Show & Stand Up Comedy bertema "Membangun Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

    Golkar Siap Cetak Pemimpin Masa Depan Berintegritas!

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia DPP Partai Golkar, Aziz Samual, menyampaikan sambutan inspiratif dalam acara Talk Show & Stand Up Comedy bertema “Membangun Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (15/5/2025). Dalam sambutannya, Aziz menegaskan bahwa […]

  • Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti

    Keluarga dan Sekolah Diminta Bersinergi Cegah Judi Online Anak

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ancaman judi online (judol) di kalangan pelajar kini menjadi perhatian serius. Fenomena ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga gejala melemahnya karakter dan kontrol sosial terhadap anak-anak di era digital. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dari pengaruh digital berisiko tidak bisa dibebankan […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana

    Dewi Yustisiana Desak Evaluasi Menyeluruh Operasional Geotermal Gunung Salak

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, meminta pemerintah dan PT Star Energy Geothermal Salak Ltd (SEGS) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak operasional proyek panas bumi di Gunung Salak. Ia menilai sejumlah kondisi lapangan tidak mencerminkan klaim perusahaan yang telah mengantongi predikat PROPER emas. Dewi mengungkapkan bahwa dokumen lingkungan […]

  • Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

    Delapan Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Chromebook di Kemendikbud

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan rekayasa kebijakan dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama periode 2019–2022. Penyelidikan tidak hanya menyasar proses lelang dan pengadaan, tetapi juga menelusuri indikasi bahwa proses kajian teknis diduga diarahkan untuk menyokong agenda tertentu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli […]

  • Rahayu Saraswati

    MKD Tegaskan Status Rahayu Saraswati Masih Anggota DPR

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 38
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo masih berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029, meskipun sebelumnya ia telah mengajukan permohonan pengunduran diri. Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut atas surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang memastikan status keanggotaan Rahayu masih sah. […]

expand_less