Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Catatan Nadirsyah Hosen atas Klaim “Penambangan Itu Baik, Asal Bukan Bad Mining”

Catatan Nadirsyah Hosen atas Klaim “Penambangan Itu Baik, Asal Bukan Bad Mining”

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
  • visibility 72
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Nadirsyah Hosen*

Pernyataan Ketua PBNU, Kiai Ulil Abshar Abdalla, bahwa penambangan adalah hal baik karena membawa maslahat, dan yang buruk hanyalah bad mining, tampaknya menyederhanakan problematika yang kompleks. Memang benar bahwa dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, setiap aktivitas yang membawa kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah) dapat dibenarkan.

Namun, penambangan bukan sekadar perkara teknis antara “baik” dan “buruk”, melainkan melibatkan soal ketimpangan struktural, kerusakan ekologis, dan pelanggaran hak masyarakat lokal. Selama hal-hal ini tidak diperbaiki, yang kita saksikan adalah bad mining. Dan selama hal-hal ini masih dibiarkan, maka tidak elok menormalisasi pertambangan dengan klaim normatif-abstrak.

1. Maslahat Tidak Berdiri Sendiri

Dalam al-Mustaṣfā, al-Ghazālī menegaskan:

فَالْمَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الَّتِي لَا تُعَارِضُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا
“Maslahat yang diakui (mu‘tabarah) adalah yang tidak bertentangan dengan nash atau ijma‘.”
(al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, 1/286)

Maka, jika suatu tambang terbukti mencemari lingkungan, merampas tanah adat, dan menghancurkan ruang hidup masyarakat, itu bukan maslahat yang mu‘tabarah, melainkan mafsadah (kerusakan). Tak semua yang menghasilkan uang dan devisa bisa otomatis disebut maslahat.

2. Keadilan Ekologis Adalah Syariat

Al-Qur’an memperingatkan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
(QS al-Aʿrāf: 56)

Kerusakan ekologis akibat tambang berskala besar—baik yang berizin maupun liar—tak sekadar meninggalkan luka di permukaan tanah. Ia mencemari mata air, merusak ekosistem, dan mengusir masyarakat dari tanah warisan leluhur mereka. Dalam fiqh al-bī’ah (fiqh lingkungan), kehancuran semacam ini disebut fasād al-bī’ah—kerusakan lingkungan yang sistemik—dan merupakan bentuk khiyānah terhadap amanah kekhalifahan manusia di bumi yang diwasiatkan Allah.

3. Maslahat Tak Sah Jika Lewat Kezaliman

Pemisahan antara good mining dan bad mining terdengar menarik, tetapi gagal menjelaskan bagaimana mayoritas praktik tambang di Indonesia kerap sarat dengan pelanggaran etis, hukum, dan sosial. Bahkan perusahaan-perusahaan yang menyandang “izin resmi” banyak yang melanggar AMDAL, meminggirkan masyarakat adat, dan membungkam protes rakyat. Kiai Ulil tidak bisa menutup mata atas praktek semacam ini.

Dalam hal ini, prinsip dari al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām menjadi sangat relevan. Ia menulis dalam Qawāʿid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām:

فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ فَهُوَ مَحْظُورٌ تَحْرِيمًا، وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى الْعَدْلِ وَالإِنْصَافِ وَالإِحْسَانِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا

“Segala sesuatu yang mengarah kepada kezaliman, keaniayaan, dan pelanggaran adalah hal yang diharamkan. Dan segala sesuatu yang mengarah kepada keadilan, keadilan sosial, dan kebaikan, maka ia adalah sesuatu yang dituntut, baik secara wajib maupun sunnah.” (al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām, Qawāʿid al-Aḥkām, 1/86)

Artinya, kemasan maslahat tidak dapat menghalalkan kezaliman struktural. Maslahat yang menindas rakyat dan lingkungan adalah tipu daya moral, dan itu harus dilawan, setidaknya dengan suara moral para ulama.

4. Maslahat untuk Siapa?

Jika “maslahat” hanya dinikmati segelintir elite politik, pejabat, dan pemilik saham, sementara rakyat kehilangan air bersih, tanah warisan, dan udara sehat—itu bukan maslahat, tapi penjajahan domestik. Dalam maqāṣid, maslahat harus berkelanjutan, adil, dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan:

Pernyataan “tambang itu baik asal bukan bad mining” bisa menjadi justifikasi moral yang berbahaya jika tidak disertai evaluasi kritis terhadap praktik & dampaknya. Kemaslahatan bukan cuma soal manfaat finansial, melainkan harus diuji melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan (RED).

*Penulis adalah cendikiawan NU.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Webinar pendidikan DPP Pengajian Al-Hidayah

    DPP Pengajian Al-Hidayah Gelar Webinar Strategi Atasi Disparitas Gender di Bidang Pendidikan

    • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) menggelar Webinar Pendidikan bertajuk Strategi Mengatasi Disparitas Gender di Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045 secara daring pada Sabtu (28/9/24). Hadir sebagai pembicara dalam webinar ini Fasli Jalal (Ketua Umum DPP GUPPI), Amich […]

  • Anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2024-2029, Wahyu Akbar, saat menggelar reses perdana di Desa Bangkal Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Sabtu (7/12).

    Wahyu Akbar Siap Kawal Aspirasi Warga Dapil 3

    • calendar_month Minggu, 8 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    BANJAR, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2024-2029, Wahyu Akbar, menggelar reses perdana di Desa Bangkal Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kalimantan Selatan pada Sabtu (7/12) kemarin. Kegiatan ini disambut antusias oleh ratusan warga yang hadir untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Permasalahan utama yang menjadi sorotan warga adalah terkait infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, […]

  • Seminar BEM Solo Raya yang digelar di Gedung Mini Theater P2B Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta pada Sabtu (16/11/2024).

    Jelang Pilkada Jateng, BEM Solo Raya Serukan Politik Damai

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    SURAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kontestasi politik jelang Pilkada Serentak 2024 sangat mungkin berdampak pada menguatnya polarisasi di masyarakat. Kompetisi elektoral, terutama pada Pilkada Serentak 2024 di Jawa Tengah, potensial melahirkan konflik horizontal yang berdampak pada kerekatan persatuan bangsa. Karena itu, upaya penguatan pendidikan dan literasi politik mendesak dilakukan. Hal tersebut diuraikan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) […]

  • Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali.

    Poros Pemuda Indonesia Beri Dukungan Total untuk Kebijakan Strategis Prabowo

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, mengapresiasi langkah-langkah konkret dan strategis yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi besar Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam keterangannya yang diterima Radiant Voice, Muhlis Ali menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang digulirkan oleh Presiden Prabowo menunjukkan komitmen nyata untuk memperkuat fondasi bangsa. […]

  • Fraksi Partai Golkar yang diwakili Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersama Firman Soebagyo, Ferdiansyah, Nur Purnama Sidik, dan Karmila Sari saat menerima audiensi dari perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Nusantara II, DPR RI pada Selasa (11/2/2025) kemarin.

    Fraksi Golkar Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Guru PAUD dalam Revisi UU Sisdiknas

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, saat menerima audiensi dari perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) […]

  • Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menerima kunjungan akademisi dan tokoh masyarakat Maluku Utara di Kantor Wakil Menteri Transmigrasi di Jakarta pada Senin (6/1/2025).

    Hadirkan Kawasan Produktif, Wamen Transmigrasi Optimalkan Pulau-Pulau Kecil

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya menjadikan pulau-pulau kecil di Maluku Utara sebagai kawasan produktif. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan akademisi dan tokoh masyarakat Maluku Utara di Jakarta. Dalam diskusi tersebut, ia menyoroti tantangan yang dihadapi pulau-pulau kecil, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Kita bahas bagaimana […]

expand_less