Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPR Siap Panggil Bupati soal Tambang Raja Ampat!

DPR Siap Panggil Bupati soal Tambang Raja Ampat!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gonjang-ganjing soal tambang nikel di Raja Ampat makin panas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan akan segera memanggil para kepala daerah di Papua Barat Daya lewat Menteri Dalam Negeri. Tujuannya? Menguak lebih dalam dugaan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi dunia itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pihaknya akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri, sekaligus menghadirkan para bupati dan gubernur setempat.

“Saya akan undang bupati dan gubernur wilayah Raja Ampat. Ini kejahatan lingkungan, dan harus ditindak,” tegas Aria saat ditemui di Klaten, Rabu (11/6).

Politikus PDIP itu tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai aktivitas tambang tersebut tidak selaras dengan visi kawasan wisata yang seharusnya dijaga, bukan dieksploitasi.

“Raja Ampat itu surga wisata. Tapi tambangnya justru dirusak. Ini jelas tidak paralel dengan orientasi pembangunan pariwisata,” ucapnya lantang.

DPR Soroti Pernyataan “Sepihak” Menteri ESDM

Tak berhenti di sana, Aria Bima juga menanggapi keras pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut aktivitas tambang di Pulau Gag tak merusak lingkungan. Menurutnya, itu adalah klaim sepihak yang perlu diuji secara ilmiah dan transparan.

“Fakta di lapangan menunjukkan adanya pencemaran air laut, kerusakan hutan, dan terganggunya habitat. Jangan abaikan suara masyarakat, rohaniawan, budayawan, hingga aktivis lingkungan yang menyuarakan keresahan,” katanya.

DPR, kata Aria, juga membuka opsi membentuk rapat lintas kementerian untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran dan mengevaluasi pemberian izin tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat.

“Kalau perlu, Ketua DPR mengundang lintas kementerian dalam rapat kerja. Ini agar kejadian semacam ini tak terulang di wilayah lain,” tandasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

    Mendagri Tito Respons Wacana Pilkada DPRD dalam Forum KAHMI

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    BATAM, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mengemuka dalam Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (20/9/2025). Menurut Tito, wacana ini layak didiskusikan karena tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 […]

  • Irjen Pol. R Rudy Darmoko (kanan) saat dilantik menjadi Kapolda NTT. Sumber foto ; ANTARA.

    Bintang Dua Ini Disebut Kandidat Kuat Kapolri Baru Prabowo!

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Analis politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyoroti peluang Irjen Pol R. Rudy Darmoko sebagai salah satu kandidat kuat Kapolri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (4/5/2025), Ginting menyebut bahwa Rudy adalah sosok potensial yang tidak memiliki irisan politik dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hal yang […]

  • Baleg DPR Rampungkan Pembahasan RUU Reforma Agraria

    Baleg DPR Rampungkan Pembahasan RUU Reforma Agraria

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan itu menjadi tahap lanjutan sebelum rancangan tersebut ditetapkan sebagai undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota Baleg setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya. Tidak ada keberatan dari […]

  • Demonstrasi kader PPP Se-Papua Barat menolak tehadap manuver yang dilakukan Romahurmuzy alias Rommy menjelang pelaksanaan Muktamar PPP.

    Kader PPP Papua Barat Desak Rommy Segera Dicopot!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    MANOKWARI, CUPLIKAN.CO.ID – Suasana politik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Papua Barat memanas! Puluhan kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Papua Barat turun ke jalan, mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, untuk bertindak tegas terhadap Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy alias Rommy. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Plataran Rendani, […]

  • KPA Papua Tengah Sebut Prostitusi Online dan Miras Jadi Persoalan Serius di Nabire

    KPA Papua Tengah Sebut Prostitusi Online dan Miras Jadi Persoalan Serius di Nabire

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Nabire- Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, mengingatkan adanya kondisi yang dinilainya mengkhawatirkan di Kabupaten Nabire. Ia menyoroti tingginya angka kasus HIV yang disebut telah mencapai sekitar 10 ribu kasus, serta maraknya praktik prostitusi online dan peredaran minuman keras (miras) yang dinilai semakin sulit dikendalikan. Menurut Freny, situasi tersebut membutuhkan perhatian […]

  • Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti.

    PKS Tegaskan Komitmen Perkuat Koperasi Lewat RUU Baru

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pandangan fraksi disampaikan oleh Anggota Baleg DPR RI, Reni Astuti, dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan. Reni menekankan bahwa koperasi memiliki […]

expand_less