Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Puteri Komarudin : Izin Eksplorasi PT Gag Terbit Sejak 1998

Puteri Komarudin : Izin Eksplorasi PT Gag Terbit Sejak 1998

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
  • visibility 62
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Di tengah sorotan tajam publik terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, angkat bicara tegas. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mencabut izin empat perusahaan tambang bermasalah. Namun lebih dari itu, Puteri juga meluruskan tudingan liar yang mencoba menyeret nama Bahlil dalam isu perizinan tambang nikel milik PT Gag Nikel.

Menurut Puteri, Menteri Bahlil tidak terlibat dalam proses perizinan yang mengatur operasional PT Gag Nikel. Ia menegaskan bahwa seluruh proses perizinan tambang tersebut sudah berlangsung jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM, yakni pada 2024.

“Jelas bahwa izin eksplorasi dan produksi PT Gag Nikel terbit sejak era Presiden tahun 1998 dan diperpanjang lagi pada 2017. Pak Bahlil tidak ada sangkut pautnya dengan izin itu,” tegas Puteri, Selasa (10/6/2025).

Ia menyebut narasi yang menyudutkan Menteri ESDM sebagai pengatur jalannya tambang di Pulau Gag adalah tidak berdasar dan berbahaya.

PT Gag Nikel, perusahaan tambang yang saham mayoritasnya dimiliki BUMN, mendapat Kontrak Karya Generasi VII pada 1998. Setelah eksplorasi dinyatakan selesai, perusahaan itu memasuki fase produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 2047.

Puteri menilai langkah Bahlil mencabut IUP bermasalah di Raja Ampat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan ekosistem dan masa depan masyarakat adat.

“Ini langkah progresif. Dimulai dari penghentian operasi, lalu evaluasi, hingga pencabutan. Pemerintah tidak bisa lagi kompromi dengan pelanggaran lingkungan,” ujarnya.

Ia mengajak semua pihak untuk obyektif dalam melihat persoalan tambang dan tidak menyebarkan disinformasi yang justru mengaburkan esensi perjuangan menjaga Raja Ampat (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menpora, Erick Thohir

    Erick Thohir Fokus Perkuat Karakter Pemuda dan Reformasi Birokrasi

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pentingnya pembangunan karakter pemuda dan pemudi Indonesia sebagai fondasi kemajuan bangsa. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Erick memaparkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo menekankan evaluasi dan transformasi total di Kementerian Pemuda dan Olahraga […]

  • Library

    Krisis Perpustakaan di Inggris: Penutupan Mengancam Komunitas

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perpustakaan umum di Inggris menghadapi krisis serius dengan lebih dari 180 perpustakaan yang telah ditutup atau dialihkan kepada kelompok sukarelawan sejak 2016. Penurunan ini sangat terasa di komunitas-komunitas yang lebih miskin, yang empat kali lebih mungkin kehilangan akses ke perpustakaan umum dibandingkan wilayah yang lebih kaya. “Angka-angka ini mengungkapkan skala krisis yang […]

  • Prabowo: Keterbatasan Akses Jalan Tak Boleh Membuat Daerah Tertinggal

    Prabowo: Keterbatasan Akses Jalan Tak Boleh Membuat Daerah Tertinggal

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses jalan. “Kita bertekad memastikan tidak ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses. Karena itu, biaya logistik harus kita turunkan demi kepentingan seluruh rakyat dan perekonomian nasional,” jelas Prabowo, Selasa (23/6/2026). Dalam siaran langsung yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, […]

  • Akbar Tanjung 9Mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum PB HMI Periode 1971-1974) saat melayat ke rumah duka Kholis Malik. Sumber foto : Istimewa

    Penghormatan dari Para Tokoh Mengiringi Kepergian Abadi Kholis Malik

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kabar duka datang dari dunia aktivisme dan politik Indonesia. Kholis Malik, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2002-2004, tutup usia pada Senin (18/11/2024) setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama sebulan terakhir akibat penyakit yang dideritanya. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat […]

  • Adies Kadir

    Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, DPR Tunggu Presiden

    • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar, Adies Kadir, menyatakan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 masih berupa usulan dan belum mencapai keputusan final. Ia menegaskan, kebijakan tersebut akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kepulangannya dari luar negeri. “PPN ini masih wacana, belum ditetapkan. Kita tunggu […]

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pose bersama dengan narasumber dan peserta Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara, 'Akselerasi Pelaksanaan SDG’s Guna Mengurangi Ketimpangan Ekonomi', di Jakarta, Rabu (11/9/24)

    Ketua MPR RI Bamsoet Sebut Politik Uang Jadi Penghambat Pencapaian SDGs

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo memaparkan hasil penelitian Burhanuddin Muhtadi yang mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang. Menempatkan Indonesia berada di nomor tiga dari sisi persentase 33 persen. Sedangkan dari sisi absolute atau angka 63,5 juta […]

expand_less