Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Nadiem Bongkar Fakta Mengejutkan! Jaksa Ternyata Awasi Proyek Chromebook!

Nadiem Bongkar Fakta Mengejutkan! Jaksa Ternyata Awasi Proyek Chromebook!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Skandal dugaan korupsi pengadaan 1,1 juta unit laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menjadi sorotan. Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, akhirnya angkat bicara, menyebut bahwa proyek raksasa tersebut sejak awal dikawal oleh dua lembaga negara: BPKP dan Jamdatun Kejagung.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025), Nadiem menekankan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia mengklaim, untuk menghindari konflik kepentingan, pihaknya tidak mengatur harga maupun menentukan vendor secara langsung.

“Kami memilih skema e-katalog dari LKPP agar mekanismenya objektif. Tidak ada penunjukan langsung, tidak ada tender internal. Semua diawasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sejak awal proses, Kemendikbudristek mengundang Jaksa Pengacara Negara (Jamdatun) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi dan memberikan panduan hukum atas kebijakan ini.

“Kami juga berkonsultasi dengan KPPU agar tidak ada unsur monopoli dalam pengadaan. Pendampingan dari berbagai instansi adalah langkah mitigasi risiko,” tambahnya.

Namun, fakta bahwa proyek tersebut kini diselidiki karena dugaan korupsi membuat Nadiem mengaku terkejut. Ia tetap menegaskan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai aturan.

Sementara itu, Hotman Paris, kuasa hukum Nadiem, menyebut bahwa pada 24 Juni 2020, Jamdatun secara resmi mengeluarkan surat pendampingan hukum atas proyek pengadaan tersebut.

“Bukan hanya Kejagung, APBU juga dilibatkan dan semua diperiksa oleh BPKP. Sampai hari ini, tak ada pelanggaran yang kami temukan,” ujar Hotman menegaskan.

Kini, publik menanti kelanjutan proses penyidikan. Apakah keterlibatan Jamdatun akan menjadi titik terang atau justru memperdalam polemik? (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadirkan Bahlil, SOKSI Tegaskan Kedekatan dengan Golkar di Rapimnas 2026

    Hadirkan Bahlil, SOKSI Tegaskan Kedekatan dengan Golkar di Rapimnas 2026

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Relevan.co.id, Jakarta – Mesin organisasi mulai digerakkan lebih serius. Dewan Pimpinan Nasional SOKSI (DEPINAS SOKSI) memastikan akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15–17 Mei 2026 di Bandung. Agenda ini diposisikan sebagai langkah penting dalam menentukan arah gerak organisasi hingga tahun 2030. Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Pleno III yang […]

  • Pelantikan PW dan PC WSI Daerah Khusus Jakarta.

    WSI Dorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Perkuat Ketahanan Keluarga Umat

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pelantikan Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC) Wanita Syarikat Islam (WSI) se-Daerah Khusus Jakarta, Sabtu (2/8/2025), menjadi lebih dari sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Kegiatan yang digelar di Aula Kementerian Pedesaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini menjadi penanda awal gerakan kolektif WSI dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mengakselerasi pemberdayaan ekonomi umat, dengan […]

  • Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo

    Panggil Meta dan Tiktok, Wamenkomdigi: Takedown Konten Bukan untuk Membungkam Ekspresi

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa penghapusan konten bermuatan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi. “Di-take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang anarkis atau […]

  • Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan. Sumber foto : instagram @ahmadirawan.id

    Komisi II DPR : Dana Gelap Parpol Bisa Dicegah Lewat APBN

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai penambahan dana partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah krusial untuk mencegah pembiayaan dari sumber-sumber tak resmi yang rawan korupsi. Menurut Irawan, skema pendanaan yang jelas dari negara dapat memutus ketergantungan parpol terhadap pendana pribadi atau kelompok […]

  • Presiden Prabowo Subianto

    Prabowo: BRICS Perlu Perkuat Industrialisasi dan Rantai Pasok Bersama

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi di bidang industrialisasi dan rantai pasok global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. “Izinkan saya menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita melakukan industrialisasi bersama. Mari kita mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki […]

  • NSL Dorong Paradigma Baru Pengelolaan Perpustakaan

    NSL Dorong Paradigma Baru Pengelolaan Perpustakaan

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira (NSL), mendorong adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan perpustakaan agar keberadaannya tidak hanya diukur dari jumlah koleksi maupun kegiatan yang dilaksanakan. “Keberhasilan perpustakaan harus diukur dari dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari akses dan pemanfaatan koleksi hingga peningkatan kapasitas dan kualitas hidup,” jelas NSL, Selasa (1/9/2026). […]

expand_less