Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Empat Perusahaan Tambang Terancam Pidana, Menteri LH Bicara Tegas!

Empat Perusahaan Tambang Terancam Pidana, Menteri LH Bicara Tegas!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
  • visibility 81
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini berada di bawah sorotan tajam pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kemungkinan pemberian sanksi pidana kepada keempat perusahaan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya telah dicabut pemerintah.

“Kami sedang melakukan pendalaman dan pengawasan. Tim kami segera turun ke lapangan untuk menyikapi pencabutan IUP ini dan menentukan langkah selanjutnya,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).

Hanif menyebutkan ada tiga pendekatan hukum yang akan digunakan: sanksi administratif, sengketa lingkungan, dan jalur pidana. Jika ditemukan pelanggaran serius, bukan tak mungkin kasus ini akan dibawa ke ranah hukum pidana.

Ia menegaskan, meski izin telah dicabut, perusahaan tetap berkewajiban memulihkan lingkungan yang telah rusak. Proses ini akan dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM.

“Pencabutan izin bukan berarti selesai. Kewajiban pemulihan tetap berjalan,” tegasnya.

Empat perusahaan yang dimaksud yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kewai Sejahtera Mining. Semua izin mereka diberikan sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan Geopark.

Sementara itu, PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi karena dinilai sesuai prosedur dan hasil evaluasi menunjukkan kepatuhan terhadap AMDAL. Kendati demikian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan aktivitas tambang PT Gag Nikel akan tetap diawasi ketat, termasuk potensi dampak terhadap terumbu karang.

“Reklamasi dan AMDAL-nya bagus, tapi tetap kami awasi,” ujar Bahlil.

Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian alam Raja Ampat yang dikenal sebagai ‘surga terakhir’ Indonesia (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani dalam acara Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPH Migas untuk membahas progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga Triwulan III 2024, serta program strategis tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (18/11/2024) kemarin.

    Meitri Minta BPH Migas Tingkatkan Pengawasan Subsidi BBM

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mengkritik maraknya penyelewengan BBM bersubsidi yang terjadi di daerah pemilihannya, Mojokerto, Jawa Timur. Meski aparat pernah menindak kasus tersebut, praktik penyelewengan kembali terulang, diduga oleh pelaku yang sama. “Berulangnya kasus penyelewengan BBM bersubsidi ini menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran. Masyarakat kecil yang seharusnya dapat […]

  • Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Kemendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji, dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Abdul Kadir Karding, pada Kamis (06/03/2025), di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, Gedung KPPMI/BP2MI Lt 1, Jl MT. Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Sinergi Kemendukbangga dan KPPMI Perkuat Keluarga Pekerja Migran Indonesia

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) dalam upaya memperkuat program pembangunan dan penguatan keluarga bagi pekerja migran Indonesia serta keluarganya. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri […]

  • Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso

    IPW Desak Polres Sumenep Usut Tuntas Kasus Ijazah Palsu

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polres Sumenep untuk segera memanggil dan memeriksa anggota DPRD Sumenep, ABD Siam, terkait dugaan pemalsuan ijazah. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai bahwa dugaan keterlibatan ABD Siam tidak boleh diabaikan, terutama karena tandatangan yang tercantum di ijazah tersebut adalah milik ABD Siam, selaku Kepala Madrasah Yayasan Nurul […]

  • Dalam ratas yang diselenggarakan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025, pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Sumber foto : Sekretariat Kabinet.

    Prabowo Diminta Beri Wejangan Khusus Guru Sekolah Rakyat!

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto agar bersedia memberikan pembekalan langsung kepada para kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Permintaan ini ia sampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). “Insya […]

  • Dewan Pers

    Dewan Pers Bongkar Fakta di Balik Opini yang Dihapus!

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pencabutan sebuah artikel opini di laman Detik.com tanggal 22 Mei 2025 menuai sorotan publik. Dewan Pers akhirnya angkat suara, menegaskan sikap dan prinsip yang dipegang terkait kebebasan pers dan transparansi media. Dalam pernyataan resminya, Dewan Pers menyebut bahwa mereka tidak pernah merekomendasikan ataupun meminta Detik.com mencabut tulisan tersebut. Saat ini, Dewan Pers […]

  • Pansus DPR Pastikan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Terus Dipercepat

    Pansus DPR Pastikan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Terus Dipercepat

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dirampungkan pada 2026. Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Hendry mengungkapkan, kunjungan kerja Pansus ke Provinsi Kepulauan […]

expand_less