Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Terkait Kasus Dana Hibah, Rumah Dinas Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar Digeledah KPK

Terkait Kasus Dana Hibah, Rumah Dinas Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar Digeledah KPK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah sebelumnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik KPK pada Kamis (22/8) lalu, rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum’at (6/9) lalu. Penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas dari saudara kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

“Benar bahwa pada Jum’at (6/9) lalu, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan,”kata Tessa di Gedung KPK Jakarta pada Selasa (10/9) sore.

Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini masih berkaitan dengan kasus TPK Pengurusan Dana Hibah untuk Pokmas di Provinsi Jawa Timur.

“Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan TPK Pengurusan Dana Hibah untuk Pokmas dari APBD Prov Jawa Timur 2019 s.d 2022,”kata Tessa.

Dari penggeledahan tersebut, tambah Tessa, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Namun, Tessa tak membeberkan lebih detail terkait jumlah uang tunai yang disita, termasuk apakah uang yang disita dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing.

“Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik,” jelas Tessa..

Sebagai informasi, sebelum dilakukannya aksi penggeledahan oleh KPK, penyidik telah meminta keterangan pada kakak dari Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini.

“Semua sudah saya jelaskan, clear, sudah, terserah pihak penyidik. Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Abdul Halim kepada wartawan seusai diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/8) lalu.

Ia mengaku tak pernah menerima dana pokok pikiran (pokir) APBD Pemprov Jawa Timur.

“Enggak, enggak pernah [terima dana pokir],” jelasnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak. Sahat diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat. Dana hibah ini dinamai hibah pokok pikiran (pokir).

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat di Jatim.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021. Sahat yang merupakan politikus Golkar dan seorang pihak lain bernama Abdul Hamid diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Sahat sudah menjalani proses sidang dan divonis 9 tahun penjara. Pengembangan kasusnya saat ini tengah diusut. Berdasarkan perannya, empat tersangka merupakan penerima. Tiga orang di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara, satu lainnya adalah staf dari penyelenggara negara.

Sementara, 17 tersangka sisanya berperan sebagai pemberi. Sebanyak 15 orang berasal dari pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Abraham Sagrim

    PPI Tegaskan KPU Wajib Laksanakan Rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya

    • calendar_month Rabu, 30 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    PAPUA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yang bersifat penting tentang pelanggaran Administrasi. Surat itu di keluarkan tekait dugaan pelanggaran administrasi telah dilakukan oleh salah satu calon gubernur peserta Pilkada Provinsi Papua Barat Daya. Dalam […]

  • Diskusi Fraksi Partai Golkar bertajuk "Mencari Cara Ekonomi Tumbuh Tinggi" yang digelar Fraksi Partai Golkar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Misbakhun Tekankan Peran BI Dorong Ekonomi 8 Persen

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, menyampaikan pentingnya memperluas peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam diskusi bertajuk “Mencari Cara Ekonomi Tumbuh Tinggi” yang digelar Fraksi Partai Golkar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Misbakhun menyebut bahwa dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan moneter harus […]

  • Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam memaparkan program kerja kepada Menteri Hukum yakni Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., hal ini sebagai komitmen HMI dalam mendorong reformasi hukum dan supremasi hukum nasional (15/1) kemarin. Sumber foto : Instagram @officialrrs7

    PB HMI dan Kemenkum Bahas Kolaborasi untuk Reformasi Hukum Nasional

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) pada Minggu (19/1/2025) . Pertemuan tersebut bertujuan membahas sinergi dalam reformasi hukum yang berkeadilan. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menyebutkan bahwa dialog seperti ini merupakan langkah maju dalam membangun hubungan […]

  • Talk Show & Stand Up Comedy bertajuk "Membangun Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Kamis (15/5/2025)

    175 Kupon Ludes! Talk Show Golkar Dibanjiri Anak Muda

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Acara Talk Show & Stand Up Comedy bertajuk “Membangun Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” sukses digelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Kamis (15/5/2025). Acara ini dipelopori oleh Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia DPP Partai Golkar sebagai bentuk konsolidasi internal sekaligus upaya menyapa generasi […]

  • Komisi X DPR Minta Program Kebudayaan Berdampak Nyata bagi Bangsa

    Komisi X DPR Minta Program Kebudayaan Berdampak Nyata bagi Bangsa

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa tata kelola serta pengelolaan anggaran di sektor kebudayaan harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui fungsi pengawasannya, Komisi X meminta Kementerian Kebudayaan memastikan setiap program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga mampu memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku […]

  • Bonnie Triyana (Kiri) bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (kanan).

    Bonnie: Menbud Tak Bisa Pungkiri Kekerasan Seksual 1998

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengabaikan luka sejarah bangsa. Ia menilai pandangan subjektif Fadli tak bisa dijadikan dasar untuk menghapuskan fakta-fakta kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi berdarah tersebut. […]

expand_less