Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Krisis Independensi Intelektual

Krisis Independensi Intelektual

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 10 Mei 2025
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Zezen Zainal Muttaqien*

Pada 2022 saya berkunjung ke kampus tertua di dunia. Kampus itu berada di kota Fez, Maroko. Nama kampunya: Universitas Al-Qarawiyin. Kampus itu berada di tenga-tengah grand bazar kota Fez. Kampus yang berdiri pada 859 M itu masih berdiri kokoh dan terjaga. Sebagian proses pembelajaran masih dipertahankan dengan model halaqah: guru duduk di sebuah kursi yang lebih tinggi dikelilingi para muridnya yang duduk bersila. Kelas itu berada di komple mesjid Al-Qarawiyin.

Selama di kampus itu saya berkesempatan melihat sudut kelas Ibnu Khaldun. Tokoh seperti Maimonides atau Musa Ibn Maymun, pemikir Yahudi, dan Paus Sylvester 2 pernah kuliah di sana. Pemikir Muslim lain, Ibnu Rusyd dan Al-Idrisi (tokoh yang sangat berjasa bagi ilmu peta dan navigasi dunia) juga pernah duduk bersila di lantai yang juga akhirnya saya duduki selama kunjungan itu. Singkat kata, Al-Qarawiyin adalah tempat kuliah nomor wahid pada masanya.

Menariknya kampus itu didirikan bukan oleh raja, sultan atau penguasa. Tapi oleh pengusaha perempuan bernama Fatimah Al-Fihri (d.880). Dia mewakafkan tanah bangunan dan uangnya untuk keberlangsungan kampus itu.

Pada masanya, praktik itu adalah praktik wajar. Waqaf adalah sistem pendanaan yang membuat lembaga-lembaga pendidikan di dunia Islam maju. Maju karena tidak tergantung pada tangan kekuasaan. Maju karena objektif dan tidak diganggu oleh kepentingan kekuasaan.

Karena mandiri, ilmu sepenuhnya diukur oleh ilmu. Murid hanya dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah jika dinyatakan lulus oleh gurunya. Tak perlu legitimasi penguasa.

Bulan lalu saya baru kembali dari Inggirs. Saya tinggal di kota Edinburgh untuk mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Edinburgh. Selama di Inggris saya juga mengisi satu ceramah umum di SOAS, Universitas London. Di sela-sela kunjungan ke London saya menyempatkan berkunjung ke salah satu kampus tertua di dunia barat: Oxford dan Cambdridge.

Ketika berkunjung itu, saya sibuk mencari di mana letak salah satu college paling tua: Merton College. Ketika menemukannya saya sangat antusias dan sedikit emosional. Kawan mahasiswa yang mengantar saya bingung kenapa Merton College begitu spesial untuk saya.

Jika anda belajar hukum Islam, studi trust fund atau waqf, atau belajar sejarah institutsi perguruan tinggi, Merton College adalah kasus yang unik. Saya pertama membaca informasi ini dari tulisan George dan John Makdisi. Juga dari Monica Gaudiosi. Keduanya, kurang lebih, mengatakan: Merton College, dengan sistem trust fund, mengadopsi model-model kampus di dunia Muslim seperti Al-Qarawiyin dan Zaytuna, juga Al-Azhar. Merton College Oxford berdiri tahun 1264. Ada gap lebih dari 400 tahun dari pendirian Al-Qarawiyin, Zaytuna dan Al-Azhar.

Model Oxford ini kemudian dikirim ke Amerika dan negara jajahan Inggris lain. Harvard dan kampus-kampus di Amerika mereplikasi model ini. Selanjutnya kita tahu bagaimana pengetahuan dan peradaban tumbuh.

Kenapa saya bercerita hal itu? Ada dua point yang menjadi pelajaran penting. Pertama, kampus-kampus Islam seperti Al-Qarawiyin, Zaytuna maupun Al-Azhar, juga Oxford dan Cambridge kemudian, besar dan maju karena hidup dari dana waqf. Waqf ini membuat kampus menjadi otonom, merdeka. Sampai sekarang, yang membut kampus sepeti Harvard berani melawan kegilaan Trump adalah karena kekuatan trust fund/uang waqf mereka. Mereka berani secara kritis berhadapan dengan kekuasaan karena independen.

Kedua, dalam tradisi pendidikan Islam, ijazah hanya diberikan oleh gurunya. Buat yang pernah kuliah doktoral di Amerika, praktik ini pasti tidak asing. Mahasiswa doktoral secara personal belajar pada pembimbingnya. Ketika pembimbing menilai muridnya sudah matang dan jadi, dia akan memberi ijazah kelulusan.

Lebih jauh bahkan gelar profesor pun diberikan oleh ‘senior’ profesor secara kolegial, bukan oleh penguasa politik. Ilmu diukur oleh ilmu.

Independensi dan otonomi kampus adalah prinsip pendidikan yang awalnya dikembangkan dalam Islam, kemudian diadopsi oleh banyak kampus lain di dunia. Jika berkaca pada sejarah itu, kampus Islam Negeri seperti sebuah penyimpangan. Kampus Islam tumbuh secara independen dari kekuasaan karena kekuatan waqf. Tapi sayang hal itu hancur seiring dengan munculnya negara bangsa dan nasionalisasi aset-aset awqaf–terutama terlihat dalam kasus Al-Azhar.

Kenapa perguruan tinggi harus independen? Sederhana saja: logika politik dan kekuasaan adalah logika mencari dan mengakumulasi kuasa dan kepentingan (politic is power seeker). Sementara perguruan tinggi harus bertumpu prinsip pencarian kebenaran (truth seeker). Kebenaran dan kekuasaan sering bertabrakan. Jika tak ada jarak di antara keduanya, sangat mungkin perguruan tinggi dikontrol dan dikooptasi!

Independensi bukan juga artinya memusuhi. Independensi artinya tidak boleh berdiri terlalu dekat karena cenderung akan dikooptasi, juga tidak boleh terlalu jauh karena akan dipinggirkan, dimarginalisasi.

Jika anda belajar sejarah bertahannya madzhab-madzhab hukum, anda juga akan sadar kenapa hanya empat madzhab yang bertahan. Empat madzhab itu yang relatif bisa menjaga keseimbangan antara avoiding marginalization and cooptation.

Krisis ini yang secara mendalam terjadi di Indonesia. Politik, yang selalu berdasar pada prinsip akumulasi kekuasaan, kontrol dan kuasa, mengatur terlalu jauh universitas yang harusnya hidup atas dasar prinsip pencarian kebenaran. Dan jika itu terus terjadi, jangan pernah bermimpi kita bisa menciptakan peradaban unggul.

Negara, jikapun ingin memberikan andil, harusnya tahu diri: uang yang diberikannya harus diniatkan sebagai uang waqf saja. Kampus harus sepenuhnya otonom. Uang sumbangan negara bukanlah alat bargaining: karena saya kasih uang, saya bisa atur. Jika itu terus terjadi, jika pengetahun berada di bawah ketiak politik, susah rasanya kita bisa maju.

*Penulis adalah alumni UCLA School of Law

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kurniawan Tak Lari dari Tanggung Jawab Setelah Indonesia U-17 Tersingkir

    Kurniawan Tak Lari dari Tanggung Jawab Setelah Indonesia U-17 Tersingkir

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA – RELEVAN.CO.ID – Kegagalan Timnas Indonesia U-17 melangkah ke Piala Dunia U-17 2026 meninggalkan kekecewaan besar bagi publik sepak bola Tanah Air. Pelatih Garuda Muda, Kurniawan Dwi Yulianto, pun akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Indonesia dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Dunia U-17 setelah kalah 1-3 dari Jepang […]

  • Lelang Proyek Negara

    IDR Soroti Potensi Konflik Kepentingan DPR yang Didominasi Pengusaha

    • calendar_month Minggu, 6 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga riset Indonesia Development Research (IDR) memperingatkan publik agar lebih waspada terhadap proses tender proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh APBN. IDR menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat mayoritas anggota DPR yang baru dilantik berasal dari kalangan pengusaha. Direktur Eksekutif IDR, Fathorrahman Fadli, mengungkapkan bahwa dari 580 anggota DPR RI yang dilantik pada 1 Oktober […]

  • Fraksi Partai Golkar yang diwakili Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersama Firman Soebagyo, Ferdiansyah, Nur Purnama Sidik, dan Karmila Sari saat menerima audiensi dari perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Nusantara II, DPR RI pada Selasa (11/2/2025) kemarin.

    Fraksi Golkar Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Guru PAUD dalam Revisi UU Sisdiknas

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, saat menerima audiensi dari perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) […]

  • Direktur Sarinah Institute, Eva Kusuma Sundari

    Sarinah Institute: Optimis RUU PPRT Masuk Agenda Prioritas

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Direktur Sarinah Institute, Eva Kusuma Sundari, menyampaikan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada awal tahun depan. Pernyataan ini disampaikan Eva di Jakarta, Kamis (14/11/2024), merespons pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia yang masih rentan secara hukum. […]

  • Rustini Muhaimin (Tengah)

    Rustini Muhaimin : Tidak Ada Perbedaan, Yang Ada Hanya Kemanusiaan

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    SUMBAR, CUPLIKAN.CO.ID – Bentuk kepedulian nyata kembali ditunjukkan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin, saat menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang di Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ke tiga titik terdampak—Nagari Toboh Gadang Timur, Batang Anai, dan Kecamatan Pauh—Rustini menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara inklusif tanpa memandang kelompok. “Dalam situasi seperti ini, tidak […]

  • Sengketa tanah

    Mafia Tanah di Sigi Beraksi, Korban Digugat Balik

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    PALU, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik kasus mafia tanah kembali menyeruak ke permukaan setelah warga Kota Palu, Joni Mardanis, menjadi korban terbaru praktik penyerobotan lahan yang dibungkus dengan dokumen palsu. Di tengah bukti pemalsuan yang sudah dinyatakan sah secara forensik, Joni justru menghadapi gugatan dari pihak yang membeli tanah dengan sertifikat palsu tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan […]

expand_less