Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Menteri Wihaji Minta DAK Cilacap Dimanfaatkan Secara Optimal

Menteri Wihaji Minta DAK Cilacap Dimanfaatkan Secara Optimal

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, meminta Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp16 miliar yang dialokasikan untuk program pembangunan keluarga, kependudukan, dan pengendalian penduduk.

Permintaan tersebut disampaikan Wihaji saat menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Sura, di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (9/5/2025). Dalam pertemuan itu, Ammy mengungkapkan kekhawatiran bahwa DAK tersebut sulit terserap secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk Cilacap.

Menanggapi hal itu, Menteri Wihaji segera mengonfirmasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengenai jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Cilacap, yang menjadi salah satu penerima manfaat DAK. Hasilnya, Cilacap memiliki 1.398 tim TPK, jumlah yang dinilai cukup untuk menjalankan program prioritas, termasuk penurunan stunting.

“Anggaran yang cukup besar dan dapat direalisasikan sesuai peruntukannya. Untuk insentif TPK sudah terakomodir dari DAK yang dimiliki Kabupaten Cilacap,” ujar Wihaji.

Sebagai informasi, TPK di seluruh Indonesia berjumlah 199.720 tim dengan total anggota sekitar 600 ribu orang, terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Mereka menjadi ujung tombak pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, termasuk upaya percepatan penurunan stunting.

Dalam kesempatan itu, Wihaji juga menyinggung Total Fertility Rate (TFR) nasional yang kini berada di angka ideal 2,1. Ia mengingatkan daerah dengan TFR di atas 2,1 agar segera menurunkannya, sementara daerah dengan TFR di bawah angka tersebut diminta fokus pada peningkatan kualitas penduduk.

Sementara itu, Wakil Bupati Ammy menjelaskan bahwa Cilacap memiliki luas wilayah 2.124 km² dan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa yang tersebar di 24 kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Ia pun menekankan perlunya tambahan penyuluh untuk menjangkau wilayah luas tersebut.

TFR Cilacap sendiri pada 2024 tercatat masih di angka 2,11, sedikit di atas rata-rata nasional. Penyebabnya antara lain adalah banyaknya pasangan usia subur yang tidak ber-KB karena alasan budaya, migrasi kerja, dan status pekerja musiman (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Komisi XI Misbakhun

    DPR dan Pemerintah Siapkan Pengampunan Pajak Jilid III

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – DPR RI bersama pemerintah tengah mempersiapkan program Pengampunan Pajak atau tax amnesty jilid III. Rencana tersebut diawali dengan dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan bahwa Badan Legislasi […]

  • Baleg DPR Rampungkan Pembahasan RUU Reforma Agraria

    Baleg DPR Rampungkan Pembahasan RUU Reforma Agraria

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 16
    • 0Komentar

    JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan itu menjadi tahap lanjutan sebelum rancangan tersebut ditetapkan sebagai undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota Baleg setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya. Tidak ada keberatan dari […]

  • Mantan Menkopulhukam, Mahfud MD, dalam tayangan podcast Forum Keadilan TV yang tayang pada Jum'at (08/08).

    Mahfud MD : Kalau Saya Masih Menko, Budi Arie Saya Sikat Juga

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat pernyataan mengejutkan terkait sejumlah kasus besar yang mencuat setelah dirinya tak lagi duduk di kursi kabinet. Hal itu ia sampaikan dalam podcast Forum Keadilan TV yang tayang pada Jumat (8/8). Mahfud menyebut salah satu kasus yang ramai belakangan adalah […]

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Diskon Listrik Batal! Pemerintah Ubah Skema, Warga Kecewa

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni–Juli 2025 resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah proses penganggaran dinilai tidak memungkinkan untuk dijalankan tepat waktu. “Kita sudah rapat dan memutuskan, karena penganggaran diskon listrik butuh waktu lebih lama, maka tidak bisa dijalankan di bulan Juni–Juli,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani […]

  • Voicer M. Shoim Haris (Wakil Sekjend DPP Partai Golkar)

    Urgensi Koalisi Permanen

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Oleh : M Shoim Haris* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Telah menjadi adagium dalam governance studies bahwa sebuah pemerintahan membutuhkan dukungan politik yang kuat—baik dari masyarakat maupun dari partai-partai politik pendukungnya. Dukungan ini merupakan political energy yang menggerakkan mesin pemerintahan, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Di Indonesia, dimana political configuration bersifat sangat beragam, kebutuhan […]

  • Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum

    Anas Urbaningrum: Revisi UU TNI Harus Terbuka dan Partisipatif

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Ia mengingatkan agar semua pihak tidak bersikap apriori terhadap revisi ini, namun juga tidak terburu-buru dalam menyusunnya. Menurut Anas, revisi UU TNI harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman serta tantangan baru, tanpa […]

expand_less