Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » IJTI Pertanyakan Penetapan Tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV

IJTI Pertanyakan Penetapan Tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan pernyataan sikap menyusul penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV oleh Kejaksaan Agung RI. Langkah hukum tersebut diumumkan melalui siaran pers Kejagung bernomor PR – 331/037/K.3/Kph.3/04/2025 yang dirilis pada 22 April 2025.

Dalam pernyataannya, IJTI menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor, termasuk langkah hukum yang kini tengah dilakukan Kejaksaan Agung. Namun, IJTI menyoroti dan mempertanyakan dasar penetapan tersangka jika hal tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik.

“Kami mendukung penuh pengungkapan dugaan aliran dana suap senilai lebih dari Rp478 juta,” ujar IJTI dalam pernyataan resminya, “namun jika penetapan tersangka dilakukan karena aktivitas pemberitaan, maka hal ini menjadi preseden yang berbahaya.”

IJTI mengingatkan bahwa kerja jurnalistik, termasuk dalam menyampaikan informasi kritis, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, jika yang menjadi pokok permasalahan adalah produk jurnalistik, maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pers, bukan melalui jalur pidana.

“Pemberitaan yang kritis adalah bagian dari fungsi kontrol sosial pers yang dijamin konstitusi. Jika langkah ini dibiarkan, maka bisa menjadi alat untuk membungkam media yang kritis,” lanjut IJTI.

IJTI juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Dewan Pers adalah keharusan sebelum mengambil langkah hukum terhadap insan pers terkait produk jurnalistik. Mereka mengingatkan bahwa pendekatan represif semacam ini dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan menghambat kebebasan pers di Indonesia.

Di akhir pernyataannya, IJTI menyerukan kepada seluruh jurnalis untuk tetap menjunjung tinggi etika dan kode etik jurnalistik serta menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya. IJTI juga meminta aparat penegak hukum untuk menghormati kemerdekaan pers serta menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi mengintimidasi kerja-kerja jurnalistik (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadirkan Bahlil, SOKSI Tegaskan Kedekatan dengan Golkar di Rapimnas 2026

    Hadirkan Bahlil, SOKSI Tegaskan Kedekatan dengan Golkar di Rapimnas 2026

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Relevan.co.id, Jakarta – Mesin organisasi mulai digerakkan lebih serius. Dewan Pimpinan Nasional SOKSI (DEPINAS SOKSI) memastikan akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15–17 Mei 2026 di Bandung. Agenda ini diposisikan sebagai langkah penting dalam menentukan arah gerak organisasi hingga tahun 2030. Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Pleno III yang […]

  • Ilustrasi Alun-Alun Demonstrasi

    Pigai Sindir DPR, Wacana Alun-Alun Demokrasi Pernah Gagal!

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung kembali wacana lama yang pernah dicetuskan DPR RI: pembangunan Alun-Alun Demokrasi di dalam kompleks parlemen. Menurutnya, ide menghadirkan ruang demonstrasi di halaman DPR bukan hal baru, melainkan gagasan yang dulu sempat digaungkan namun tak pernah terealisasi. “Dulu DPR pernah menuliskannya dalam Rencana Strategis 2015-2019, […]

  • Ketua PBNU Gus Fahrur Rozi

    PBNU Tekankan Pentingnya Penindakan Tegas Terhadap Judi Online

    • calendar_month Sabtu, 2 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti pentingnya penindakan tegas terhadap judi online, menyusul terungkapnya kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur memuji kepolisian yang berhasil menangkap sejumlah tersangka terkait kasus tersebut. “Kita apresiasi kinerja aparat kepolisian yang telah bekerja keras dan berhasil […]

  • FKMT Jagakarsa dan Pengurus DPC PDI Perjuangan

    Gebyar Maulid FKMT Jagakarsa Dapat Dukungan Penuh PDI Perjuangan

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menggelar Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema “Momentum Meneladani Rasulullah dalam Kehidupan Modern Bersama Majelis Taklim”, Minggu (28/09). Kegiatan yang berlangsung khidmat dan meriah ini dihadiri lebih dari 3.000 jamaah dari berbagai majelis taklim di wilayah Jagakarsa. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI […]

  • Puan Maharani

    DPR Pastikan Pemerintah Cepat Tangani Bencana Nasional Terbaru

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen parlemen untuk memastikan pemerintah bergerak cepat dalam menangani bencana yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Hal itu disampaikan Puan usai menerima kunjungan Ketua CPPCC China, Wang Huning, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Puan menyebut bahwa DPR terus memantau perkembangan penanganan bencana […]

  • Nadiem Makarim.

    Nadiem Bongkar Fakta Mengejutkan! Jaksa Ternyata Awasi Proyek Chromebook!

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Skandal dugaan korupsi pengadaan 1,1 juta unit laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menjadi sorotan. Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, akhirnya angkat bicara, menyebut bahwa proyek raksasa tersebut sejak awal dikawal oleh dua lembaga negara: BPKP dan Jamdatun Kejagung. Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa […]

expand_less