Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Skandal Label Halal: 7 Produk Bersertifikat Tercemar Babi

Skandal Label Halal: 7 Produk Bersertifikat Tercemar Babi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 21 Apr 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kepercayaan publik terhadap label halal tengah terguncang. Dalam hasil investigasi bersama yang dirilis Senin (21/4/2025), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap temuan mencengangkan: sembilan produk makanan olahan yang beredar di pasaran Indonesia mengandung unsur babi (porcine), tujuh di antaranya justru mengantongi sertifikat halal.

Pengujian laboratorium yang dilakukan kedua lembaga ini menunjukkan bahwa unsur babi ditemukan pada berbagai produk jajanan, sebagian besar diimpor dari negara seperti China dan Filipina, lalu masuk ke pasar Indonesia melalui distributor lokal.

“Pembuktian ini telah dilakukan melalui pengujian di laboratorium BPOM dan BPJPH. Ada sembilan produk, tujuh di antaranya bersertifikat halal BPJPH,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers di Jakarta Timur.

Produk Anak-anak Jadi Target, Sertifikasi Halal Dipertanyakan

Sebagian besar produk yang tercemar merupakan jajanan populer yang dikonsumsi anak-anak, seperti marshmallow dan jelly. Berikut beberapa produk yang terdeteksi mengandung porcine:

  • Corniche Fluffy Jelly (bersertifikat halal)

  • Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (bersertifikat halal)

  • ChompChomp Car Mallow (bersertifikat halal)

  • ChompChomp Flower Mallow (bersertifikat halal)

  • ChompChomp Mini Marshmallow (bersertifikat halal)

  • Hakiki Gelatin (bersertifikat halal)

  • Larbe-TYL Marshmallow Selai Vanila (bersertifikat halal)

  • AAA Marshmallow Rasa Jeruk

  • WEETIME Marshmallow Rasa Cokelat

Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait mekanisme sertifikasi dan pengawasan produk halal di Indonesia. Masyarakat kini mempertanyakan bagaimana produk yang terbukti mengandung babi bisa lolos dan bahkan mendapat cap halal resmi dari BPJPH.

BPJPH telah menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran, sesuai amanat PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, asosiasi e-commerce, dan distributor untuk menghentikan penjualan dan penayangan produk di berbagai platform.

“Kami tidak hanya melihat ini sebagai pelanggaran administratif, tapi juga sebagai bentuk kelalaian yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem yang selama ini dijaga,” tegas Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal.

Sementara itu, Deputi Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Elin Herlina, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat didorong melapor melalui kanal resmi seperti bpjph.halal.go.id atau website BPOM, jika menemukan produk yang dicurigai tidak memenuhi ketentuan.

“Kami sudah melakukan rapat berulang kali dengan BPJPH untuk menindaklanjuti hasil pengawasan ini. Sekarang saatnya masyarakat ikut jadi mata dan telinga di lapangan,” ujar Elin.

Skandal ini menjadi peringatan keras bahwa sistem sertifikasi halal di Indonesia membutuhkan reformasi dan pengawasan berlapis. Di tengah kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan yang mulai diberlakukan secara menyeluruh, insiden ini bisa memicu krisis kepercayaan jika tidak ditangani secara transparan dan tuntas (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Sumber foto : istimewa

    Bamsoet: Indonesia Harus Aktif Berkontribusi pada Perdamaian Global

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua MPR RI, menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus aktif berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Dalam kuliah daring yang disampaikannya di Universitas Pertahanan RI (Unhan), Bamsoet menyebutkan bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia memberi ruang bagi negara untuk mengambil peran penting dalam percaturan global. “Politik luar negeri kita […]

  • DPR Soroti Celah Korupsi dalam Pelayanan Publik

    DPR Soroti Celah Korupsi dalam Pelayanan Publik

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi korupsi dan gratifikasi. Menurutnya, persoalan dalam pelayanan publik tidak selalu harus berujung pada proses hukum, tetapi dapat dicegah sejak awal melalui pengawasan dan perbaikan tata kelola. “Intinya, banyak kasus, termasuk […]

  • Persidangan perselisihan hubungan industrial atau PHI yang melibatkan jurnalis Miftah Faridl melawan perusahaan tempatnya bekerja, CNN Indonesia di PN Surabaya pada Selasa (4/3/2025) lalu. Sumber foto : Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

    CNN Indonesia Kalah Gugatan, Wajib Bayar Upah Jurnalis yang Dipotong

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum CNN Indonesia membayar kekurangan upah jurnalis Miftah Faridl menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak-hak pekerja media. Kasus ini dinilai sebagai preseden kuat dalam menolak praktik pemotongan upah sepihak yang kerap terjadi di industri jurnalistik. Putusan yang diunggah di Sistem […]

  • Nahdlatul Ulama'

    NU, dari Mobilisasi Politik ke Partisipasi Politik

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Oleh : Fathorrahman Fadli* Di dalam negara Republik Indonesia ini terdapat massa besar yang sangat potensial. Tokoh-tokohnya terdahulu juga ikut mendirikan dan menggagas secara aktif membangun bangsa. Mereka memiliki cara pandang yang positif dalam melihat bangsanya. Dan, selalu mengambil posisi moderat dalam pergaulan sosial. Massa itu bernama Nahdlatul Ulama ( NU). Dalam catatan IDR, Indonesia […]

  • Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030. (Foto: Dokumentasi DPP PDIP).

    Resmi! Kemenkum Sahkan Kepengurusan Baru PDIP 2025-2030

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025–2030. Pengesahan itu ditandai dengan penyerahan dua Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, Supratman didampingi Direktur […]

  • Anggota DPR RI F-PKB, Maman Imanul Haq

    Maman Imanulhaq Tegaskan Teladan Kemanusiaan Gus Dur Abadi

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Anggota DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menilai penetapan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali arah moral bangsa di tengah menguatnya polarisasi sosial dan menurunnya kepekaan kemanusiaan. Kiai Maman menegaskan bahwa gelar tersebut bukan hanya bentuk penghormatan negara, tetapi penegasan atas […]

expand_less