Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sah! TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 Dicabut

Sah! TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 Dicabut

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Demikian dikatakan  Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat penyerahan Surat Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno di Gedung Nusantara V MPR Jakarta, pada Senin (9/9/2024).

Surat pencabutan TAP MPRS tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo kepada putra-putra Presiden Sukarno. Tampak hadir di antaranya Megawati Sukarno Putri, Guntur Sukarno, Fatmawati Sukarno dan Guruh Sukarno.

Bamsoet menambahkan, MPR telah menerima Surat Menteri Hukum dan HAM perihal tindak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Singkatnya, MPR setelah melakukan rapat pimpinan memutuskan untuk mengabulkan hal tersebut.

Bamsoet menyebut, pada 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 83/TK/Tahun 2012 telah menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Dr (HC) Ir Soekarno. Pertimbangan pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut antara lain adalah Bung Karno merupakan putra terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

“Artinya seseorang yang semasa hidupnya pernah melakukan penghianatan kepada bangsa dan negara tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Dengan demikian, ditetapkannya Keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh negara kepada Bung Karno secara administrasi dan yuridis Bung Karno memenuhi syarat tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara,” kata Bamsoet.

Selain itu, Kata Bamsoet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 7 November 2022 saat pidato kenegaraan menegaskan dengan telah diterimanya gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Soekarno dinyatakan telah memenuhi syarat setia, tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.

“Ke depan, tidak boleh ada warga negara kita, apalagi jika ia seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman apapun tanpa adanya proses hukum yang fair dan adil,” tegas Bamsoet.

Bamsoet juga memastikan terus mengawal pemulihan nama baik Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil yang ditimbulkan dari penafsiran terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

“Serta memulihkan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Republik Indonesia Pertama. Termasuk hak-hak Presiden Soekarno seperti perumahan dan lain-lain seperti yang didapatkan oleh Presiden RI selanjutnya,” kata Bamsoet.

Sebagaimana diketahui, dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dinyatakan di sana bahwa MPRS menetapkan  Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

TAP MPRS itu juga menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, di dalamnya juga memuat larangan bagi Presiden Sukarno untuk melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan ditariknya mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno (SA).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Golkar-PKS Kian Dekat, Perkuat Kolaborasi di Pemerintahan

    Golkar-PKS Kian Dekat, Perkuat Kolaborasi di Pemerintahan

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmen untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi politik, sekaligus mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Kantor DPP Partai Golkar, […]

  • Ilustrasi

    Bara Api di Ujung Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Oleh : Imam Mawardi Ridlwan* Penulis tidak berada di tengah kerumunan itu. Hanya di pesantren, bersama para santri, tenggelam dalam rutinitas ngaji harian. Namun, dari layar kecil ponsel, penulis menyaksikan semuanya, video-video yang berseliweran di grup WhatsApp. Asap mengepul seolah sampai ke ruang ngaji kami. Gedung gubernur terbakar. Kantor DPRD porak-poranda. Pos polisi tinggal rangka. […]

  • Dalam ratas yang diselenggarakan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025, pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Sumber foto : Sekretariat Kabinet.

    Prabowo Diminta Beri Wejangan Khusus Guru Sekolah Rakyat!

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto agar bersedia memberikan pembekalan langsung kepada para kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Permintaan ini ia sampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). “Insya […]

  • Pengurus YLBHI saat menyampaikan laporan tahunan di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa (8/1/2019). (Sumber Foto: VOA)

    YLBHI Desak Kapolri Pecat Kapolrestabes Semarang

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Kapolri untuk segera memecat Kapolrestabes Semarang terkait dugaan upaya menutupi kasus pembunuhan Gamma, pelajar SMK yang diduga menjadi korban penembakan oleh polisi. YLBHI menilai tindakan ini merupakan modus kepolisian yang kerap berulang dalam berbagai kasus serupa, seperti kasus Sambo, Afif Maulana, dan Vina Cirebon. “Kami […]

  • Presiden Prabowo saat menerima telepon dari Presiden Korsel, Lee Jae-myung pada Senin malam (23/06). Sumber foto : Sekretariat Kabinet.

    Presiden Korea Selatan Ingin Segera Kunjungi Indonesia

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Republik Korea, Yang Mulia Lee Jae-myung, menyampaikan keinginan untuk segera melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dalam sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin malam, 23 Juni 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan, komunikasi antara dua kepala negara tersebut menjadi penanda eratnya hubungan diplomatik antara […]

  • Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra

    Yusril Tegaskan Pemerintah Tunggu Kesepakatan Internal PPP Sebelum Sahkan Kepengurusan

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BELITUNG TIMUR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum ada kesepakatan internal yang sah. Pernyataan ini disampaikan Yusril menyusul dualisme kepemimpinan hasil Muktamar PPP di Ancol yang melahirkan dua ketua umum, Muhammad Mardiono dan […]

expand_less