Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Hendardi Nilai Komposisi Baru Pimpinan KPK Tidak Independen

Hendardi Nilai Komposisi Baru Pimpinan KPK Tidak Independen

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyoroti keputusan DPR RI memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi mengikis independensi KPK sebagai lembaga antikorupsi yang seharusnya bersifat independen.

“Keputusan DPR RI memilih pimpinan KPK dari unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, dan mantan anggota BPK menunjukkan adanya patronase organisasi yang dapat memengaruhi tindakan dan kehendak dalam pemberantasan korupsi,” ujar Hendardi dalam pernyataannya, Kamis (21/11/2024).

Menurutnya, DPR RI memiliki kewenangan untuk memilih pimpinan KPK, tetapi seharusnya mempertimbangkan esensi pembentukan lembaga tersebut. “KPK dibentuk sebagai antitesis atas kinerja kepolisian dan kejaksaan yang sebelumnya dianggap tidak akuntabel dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Hendardi juga menyoroti proses seleksi yang dinilainya sudah dirancang sejak awal untuk melemahkan KPK. Ia mengaitkan hal ini dengan revisi UU KPK pada 2019 yang melemahkan kewenangan lembaga tersebut. “Pilihan DPR ini hanya melanjutkan skenario pelemahan KPK yang telah dirancang sejak revisi UU 19/2019,” tegasnya.

Ia menambahkan, representasi masyarakat sipil yang bisa menjadi variabel independensi KPK sama sekali diabaikan dalam seleksi kali ini. “DPR tidak memberi ruang bagi calon perwakilan masyarakat sipil, padahal itu langkah minimal untuk menjaga independensi KPK,” ujar Hendardi.

Hendardi juga menilai narasi keberhasilan Polri dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi digunakan sebagai instrumen pelemahan KPK. Menurutnya, formula kepemimpinan yang terpilih saat ini lebih mencerminkan duta dari organ-organ negara dibandingkan penjaga independensi.

“Formula seperti ini sulit mendapat kepercayaan publik. Hanya ada peragaan permukaan dan basa-basi pemberantasan korupsi yang mungkin akan dilakukan untuk sekadar menghibur rakyat,” tambahnya.

Ia juga memprediksi bahwa komposisi baru KPK ini akan menuai kritik luas dari publik. “Dalam situasi seperti ini, sangat dimaklumi jika muncul mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap KPK 2024-2029, bahkan terhadap DPR RI, khususnya Komisi III,” katanya.

Hendardi mengingatkan bahwa KPK didirikan untuk melawan praktik korupsi yang tidak mampu diselesaikan lembaga negara lain. Jika independensi lembaga ini tergerus, maka tujuan utama pembentukannya menjadi sia-sia.

“Kepercayaan publik adalah aset utama KPK. Tanpa itu, pemberantasan korupsi hanya menjadi panggung simbolis tanpa substansi,” ujarnya lagi.

Ia berharap agar KPK tetap mampu membuktikan integritasnya meski dirundung banyak keraguan. “Beban ada pada pimpinan baru. Mereka harus menunjukkan bahwa keputusan ini bukan awal dari kemunduran, tetapi peluang untuk membuktikan bahwa KPK masih relevan,” tutup Hendardi.

Komentar Hendardi menjadi refleksi atas dinamika politik dalam seleksi pimpinan KPK. Keputusan ini akan terus mendapat sorotan tajam dari publik dan berbagai elemen masyarakat sipil (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo saat menerima telepon dari Presiden Korsel, Lee Jae-myung pada Senin malam (23/06). Sumber foto : Sekretariat Kabinet.

    Presiden Prabowo dan Lee Jae-myung Sepakati Penguatan Kemitraan Strategis

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Republik Korea, Yang Mulia Lee Jae-myung, pada Senin malam, 23 Juni 2025. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya. Dalam percakapan tersebut, Presiden Lee menyampaikan terima kasih atas surat ucapan selamat dari Presiden Prabowo terkait kemenangannya dalam […]

  • Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya saat memediasi pihak CNN Indonesia dengan Miftah Faridl.

    Disnaker Surabaya: Pemotongan Upah CNN Indonesia Melanggar Hukum

    • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya menyatakan bahwa pemotongan upah sepihak yang dilakukan CNN Indonesia terhadap karyawan Miftah Faridl melanggar hukum ketenagakerjaan. Dalam anjurannya, mediator meminta perusahaan mengembalikan selisih upah yang dipotong selama Juni hingga Agustus 2024. “Pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja melanggar Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang Nomor […]

  • Nahdlatul Ulama'

    NU, dari Mobilisasi Politik ke Partisipasi Politik

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Oleh : Fathorrahman Fadli* Di dalam negara Republik Indonesia ini terdapat massa besar yang sangat potensial. Tokoh-tokohnya terdahulu juga ikut mendirikan dan menggagas secara aktif membangun bangsa. Mereka memiliki cara pandang yang positif dalam melihat bangsanya. Dan, selalu mengambil posisi moderat dalam pergaulan sosial. Massa itu bernama Nahdlatul Ulama ( NU). Dalam catatan IDR, Indonesia […]

  • Gus Nadirsyah Hosen

    Catatan Nadirsyah Hosen atas Klaim “Penambangan Itu Baik, Asal Bukan Bad Mining”

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Oleh : Nadirsyah Hosen* Pernyataan Ketua PBNU, Kiai Ulil Abshar Abdalla, bahwa penambangan adalah hal baik karena membawa maslahat, dan yang buruk hanyalah bad mining, tampaknya menyederhanakan problematika yang kompleks. Memang benar bahwa dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, setiap aktivitas yang membawa kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah) dapat dibenarkan. Namun, penambangan bukan sekadar perkara teknis antara “baik” […]

  • Anies Baswedan saat hadir dalam Muskercab PPP Se-DKI Jakarta, Minggu (25/9/2022). Sumber foto : TEMPO.

    PPP Buka Peluang Ketum Dari Eksternal, Nama Anies Mencuat Kuat!

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wacana pergantian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus menghangat. Sejumlah tokoh eksternal mulai disebut sebagai kandidat potensial, termasuk nama-nama besar seperti Amran Sulaiman dan Anies Baswedan. Fenomena ini disambut positif oleh jajaran pengurus daerah PPP. Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam, menilai kemunculan figur-figur eksternal sebagai calon ketua umum […]

  • DPR Dorong Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Gunung Api

    DPR Dorong Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Gunung Api

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah terus meningkatkan kapasitas mitigasi bencana geologi di tengah aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026). Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat bahwa sistem mitigasi tidak boleh berjalan secara parsial. Penguatan perlu dilakukan mulai dari pemantauan […]

expand_less