Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Kebijakan Kenaikan Pajak Dinilai Kontraproduktif bagi Ekonomi Desa

Kebijakan Kenaikan Pajak Dinilai Kontraproduktif bagi Ekonomi Desa

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SEMARANG, CUPLIKAN.CO.ID –  Kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pungutan sektor kelautan perikanan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyebut kebijakan ini tidak hanya membebani masyarakat desa, tetapi juga berpotensi memperburuk angka kemiskinan di wilayah pedesaan.

“Data menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan naik dari 12,60% pada 2019 menjadi 13,20% pada 2020. Kebijakan seperti kenaikan PPN justru membuat petani, nelayan, dan peternak semakin sulit bertahan,” ujar Riyono, di Semarang, Sekasa (19/11/2024).

Riyono mengingatkan bahwa PPN yang naik menjadi 11% pada 2022 dan akan menjadi 12% pada 2025 berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Dampaknya dirasakan terutama oleh petani dan nelayan yang berpenghasilan rendah.

“Kenaikan PPN akan menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok, termasuk pakan ternak. Petani, nelayan, dan peternak yang sudah terbebani harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Riyono menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang mewajibkan nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT membayar pungutan 5% dari hasil tangkapan. “Nelayan kecil sudah harus menghadapi PPN 11% saat membeli kebutuhan, dan kini ditambah lagi dengan pungutan 5%. Ini pukulan berat bagi mereka,” tambahnya.

Kebijakan perpajakan ini, menurut Riyono, bertentangan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan adil. “Semestinya pemerintah memberikan insentif untuk mendorong usaha kecil, bukan menambah beban mereka dengan pajak yang tidak proporsional,” katanya.

Riyono juga mengingatkan bahwa sektor pertanian, peternakan, dan perikanan adalah penopang utama ekonomi desa. Jika beban mereka terus bertambah, dampaknya akan terasa pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kebijakan seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga menghambat pemulihan ekonomi nasional. Padahal, desa adalah tulang punggung ekonomi kita,” tegas Riyono.

Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pajak yang membebani masyarakat kecil dan menggantinya dengan program yang lebih mendukung kesejahteraan rakyat. “Pemerintah perlu menyadari bahwa kebijakan ini tidak selaras dengan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita,” pungkasnya.

Sebagai langkah solusi, Riyono mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif fiskal untuk kelompok petani, nelayan, dan peternak. Dengan demikian, sektor ini dapat berkembang lebih baik tanpa terbebani oleh pajak yang tidak seimbang (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani

    Muzani: Beberapa Kementerian Akan Dipecah di Era Prabowo-Gibran

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, beberapa kementerian akan dipecah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar setiap kementerian dapat lebih fokus pada program-program spesifik sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. “Kementerian-kementerian yang ada saat ini […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI dari PKS, Riyono

    Program “One Day One Fish” Dorong Penurunan Stunting Nasional

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, mengajukan program “One Day One Fish” sebagai solusi untuk menekan angka stunting di Indonesia. Riyono menilai stunting yang saat ini masih berada di angka 21,6% merupakan masalah serius yang membutuhkan kebijakan sistemik dan konsisten. “Angka ini cukup memprihatinkan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang menyebabkan […]

  • Usman M. Tokan

    Usman Tokan Puji Jokowi Tolak Jadi Ketum PPP

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman Tokan, memberikan tanggapan menyejukkan atas penolakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menolak wacana menjadi Ketua Umum PPP. Bagi PPP, penolakan Jokowi bukanlah penolakan politik biasa, tapi cerminan kedewasaan dalam memahami kultur partai. “Kami sangat menghargai sikap politik Pak Jokowi. Beliau sebagai mantan Presiden […]

  • Ketua Fraksi Partai Golkar, M.Sarmuji.

    DPR Harus Refleksi Diri, Golkar Siap Lakukan Pembenahan

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan bahwa momentum saat ini harus dijadikan kesempatan bagi seluruh lembaga negara, termasuk DPR, untuk melakukan refleksi dan pembenahan. Menurut Sarmuji, evaluasi terhadap fasilitas maupun sikap anggota DPR penting dilakukan agar keberadaan dewan benar-benar menjadi instrumen yang bermanfaat bagi masyarakat. “Andaikan pun ada langkah […]

  • Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi (Dua dari Kiri)

    Wamen Viva Yoga Dorong Optimalisasi Lahan Transmigrasi Sumbawa Barat

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima kunjungan kerja Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah di Gedung C, Kompleks Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, pada Rabu (23/10). Pertemuan tersebut membahas pengelolaan lahan dan kawasan transmigrasi yang berpotensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Bupati Amar Nurmansyah menyampaikan bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat […]

  • Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra

    Yusril Tegaskan Pemerintah Tunggu Kesepakatan Internal PPP Sebelum Sahkan Kepengurusan

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BELITUNG TIMUR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum ada kesepakatan internal yang sah. Pernyataan ini disampaikan Yusril menyusul dualisme kepemimpinan hasil Muktamar PPP di Ancol yang melahirkan dua ketua umum, Muhammad Mardiono dan […]

expand_less