Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » KPK: Endorsement Pejabat Artis Berisiko Jadi Konflik Kepentingan

KPK: Endorsement Pejabat Artis Berisiko Jadi Konflik Kepentingan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
  • visibility 58
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat publik dengan latar belakang artis untuk memahami aturan terkait gratifikasi, terutama dalam menerima endorsement. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa menerima endorsement tanpa pengawasan yang tepat dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, yang berisiko memicu konflik kepentingan.

“Jika endorsement itu diterima tanpa pelaporan, ada potensi menjadi bagian dari gratifikasi. Apalagi jika hal itu berpengaruh pada pengambilan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu,” jelas Tessa dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).

Endorsement Sebagai Potensi Konflik Kepentingan

Tessa menjelaskan bahwa endorsement, yang sering kali diterima dalam bentuk barang atau jasa, dapat menciptakan konflik kepentingan. Ia meminta para penyelenggara negara, khususnya yang berlatar belakang artis, untuk lebih selektif dan memprioritaskan integritas dalam menjalankan tugas.

“Yang menjadi perhatian utama adalah jika penerimaan tersebut membuat penyelenggara negara tidak netral atau tersandera dalam membuat kebijakan. Ini perlu dihindari,” ujar Tessa.

Tessa juga mengingatkan bahwa segala bentuk pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi harus segera dilaporkan ke KPK. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

“Untuk amannya, jika ada keraguan, laporkan saja. Jangan sampai penerimaan ini menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Tessa meminta para pejabat publik, termasuk mereka yang baru menjabat, untuk mempelajari batasan-batasan dalam bertindak sebagai penyelenggara negara. Ia menilai edukasi terkait aturan ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran.

“Saya mendorong semua pejabat baru untuk memahami aturan dengan baik. Ini akan membantu mereka menjalankan tugas tanpa melanggar batas kewenangan,” katanya.

Dengan peringatan ini, KPK berharap para pejabat publik berlatar belakang artis dapat menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji (tengah),

    Fraksi Partai Golkar Ajak Masyarakat Bersatu Perangi Judol

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi ancaman judi online yang kian meluas. Dalam diskusi bertajuk Dampak Judi Online dan Usaha Pemberantasannya, yang diadakan pada 12 November 2024 di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Senayan, Jakarta, Sarmuji menekankan urgensi kolaborasi nasional dalam menangani permasalahan ini. “Saat […]

  • KPD Soroti Anggota DKPP Naik Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

    KPD Soroti Anggota DKPP Naik Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Jakarta – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) meminta Komisi II DPR RI memberikan sanksi tegas terhadap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, setelah namanya muncul dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Ketua KPD, Miftahul Arifin, mengatakan kemunculan nama anggota DKPP dalam persidangan etik menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi […]

  • Foto bersama Pemkab Situbondo bersama Pemkab Bondowoso pada Rabu (23/4/2025) dalam rangka studi referensi terkait strategi pemekaran kecamatan dan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri di Bondowoso.

    Belajar Pemekaran dan Riset Daerah, Pemkab Situbondo Studi ke Bondowoso

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bondowoso pada Rabu (23/4/2025) dalam rangka studi referensi terkait strategi pemekaran kecamatan dan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala OPD. Rombongan diterima hangat oleh Bupati Bondowoso […]

  • Pengajian Al Hidayah saat menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera.

    Al-Hidayah Gelar Doa Munajat untuk Korban Sumatra

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengajian Al-Hidayah menggelar Doa dan Munajat Bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 13 Desember 2025, di Aula DPP Partai Golkar, Slipi, serta disiarkan secara daring melalui Zoom. Acara ini akan diikuti oleh 28 DPD Pengajian […]

  • Circle Pro

    Circle Pro: Pusat Rumah Murah Siap Huni Mulai 300 Jutaan

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Circle Pro adalah pusatnya jual beli rumah murah ready stock di area Bogor, Depok dan sekitarnya. Merupakan konsultan properti yang sangat berpengalaman dan terpercaya sejak 2015. Kami akan juga membantu Anda Mulai dari Jual Beli Properti, Bisnis Properti, maupun Belajar Properti. Mengapa memilih kami.? Berpengalaman pernah menangani lebih dari 20 Proyek Perumahan […]

  • Voicer M. Shoim Haris (Wakil Sekjend DPP Partai Golkar)

    Urgensi Koalisi Permanen

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Oleh : M Shoim Haris* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Telah menjadi adagium dalam governance studies bahwa sebuah pemerintahan membutuhkan dukungan politik yang kuat—baik dari masyarakat maupun dari partai-partai politik pendukungnya. Dukungan ini merupakan political energy yang menggerakkan mesin pemerintahan, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Di Indonesia, dimana political configuration bersifat sangat beragam, kebutuhan […]

expand_less