Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Bamsoet: Proses Hukum Berbasis Restoratif Kurangi Beban Lapas

Bamsoet: Proses Hukum Berbasis Restoratif Kurangi Beban Lapas

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dan Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (13/11/24), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana. Menurutnya, penyelesaian kasus yang memberi ruang dialog antara pelaku dan korban dapat menciptakan keadilan yang lebih komprehensif.

“Keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya,” jelas Bamsoet.

Sejak diterapkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Agung mencatat telah menyelesaikan 6.168 perkara pidana umum melalui pendekatan keadilan restoratif hingga November 2024. Bamsoet mengapresiasi capaian ini dan berharap angka tersebut terus meningkat sebagai bentuk upaya mengurangi beban sistem peradilan.

Selain itu, Bamsoet menyoroti kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang diduga terlibat dalam impor gula pada 2015-2016. Dia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dikaitkan dengan isu politik. “Kejaksaan Agung harus mampu membuktikan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini tidak ada kaitannya dengan politik balas dendam,” ujar Bamsoet.

Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet juga meminta Kejaksaan Agung untuk tetap konsisten dalam mengusut tuntas kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurutnya, pengungkapan kasus suap ini penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan.

Keadilan restoratif, lanjut Bamsoet, adalah solusi yang bisa meringankan beban lembaga permasyarakatan dan mengurangi konflik sosial. Ia menjelaskan, “Proses mediasi dalam keadilan restoratif memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan memahami posisi masing-masing.”

“Proses hukum berbasis restoratif juga mengurangi beban lapas,”sambungnya.

Dengan adanya sistem ini, Bamsoet berharap penyelesaian hukum menjadi lebih cepat, efisien, dan humanis. “Penyelesaian konflik secara informal dan dialogis sangat penting agar kasus-kasus yang selama ini berlarut-larut di pengadilan dapat diselesaikan lebih cepat,” pungkasnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bamsoet menyatakan dukungan penuh pada langkah Kejaksaan Agung untuk memperluas penerapan keadilan restoratif dalam berbagai kasus (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni. Sumber foto : TEMPO.

    NasDem Rombak Anggota Komisi DPR, Sahroni Pindah ke Komisi I

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai NasDem resmi melakukan perombakan susunan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pergantian tersebut disampaikan melalui surat bernomor F. NasDem. 758/DPR-RI/VII/2025 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat dan Sekretaris Fraksi, perubahan anggota berlaku per 29 Agustus 2025. Nama […]

  • Ketua Komisi VI DPR RI, Titiek Hediyati Soeharto

    Titiek Soeharto Apresiasi Kapolri Percepat Swasembada Pangan Nasional

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    OKU Timur – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran Polri yang dinilai berhasil meningkatkan kedaulatan pangan nasional serta mempercepat pencapaian swasembada pangan. Menurutnya, kontribusi Polri dalam sektor pertanian sudah terbukti nyata di berbagai daerah. Pernyataan itu disampaikan Titiek saat menghadiri Panen […]

  • Drama Korea The Devil Judge

    The Devil Judge: Ketika Keadilan Berubah Jadi Pertunjukan

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Drama Korea The Devil Judge hadir sebagai sajian penuh intensitas yang menggabungkan dunia hukum, politik, dan realitas sosial ke dalam satu narasi yang menggugah. Berlatarkan Korea Selatan versi distopia, drama ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyodorkan pertanyaan tajam tentang moralitas dan keadilan. Dibintangi oleh Ji Sung sebagai Kang Yo-han, seorang hakim […]

  • whatsapp image 2024 09 18 at 21.19.46

    Pelindo Regional 3 Segera Resmikan Fly Over Teluk Lamong

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 berencana akan segera mengoperasikan Jalan Fly Over Terminal Teluk Lamong dalam waktu dekat. Hal ini setelah Jalan Fly Over Terminal Teluk Lamong berhasil melewati sejumlah pengujuan dan mendapatkan sertifikat laik fungsi (SLF) sebagai syarat utama pengoperasian oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Senior Manager […]

  • Pemerintah: Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak

    Pemerintah: Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui strategi perluasan basis perpajakan agar potensi penerimaan dapat meningkat tanpa membebani masyarakat dengan tarif yang lebih tinggi. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa, […]

  • Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Christina Aryani. Sumber foto : ANTARA.

    DPP Golkar Bahas Putusan MK 135 dan Implikasi Pemilu

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bidang Kebijakan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar menggelar diskusi bertajuk “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Serentak 2024” di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (24/7). Acara ini diselenggarakan sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal […]

expand_less