Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Demi Stabilitas Pemerintahan Prabowo, Rudianto Lallo Serukan Fokus pada Kasus Korupsi Baru

Demi Stabilitas Pemerintahan Prabowo, Rudianto Lallo Serukan Fokus pada Kasus Korupsi Baru

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 30 Okt 2024
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, menyerukan agar aparat penegak hukum memprioritaskan penanganan kasus korupsi yang baru muncul, untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan. Ia mengingatkan agar Kejaksaan, KPK, dan Polri lebih berfokus pada penegakan hukum yang segar dan relevan bagi stabilitas bangsa, alih-alih membuka kasus-kasus yang sudah lama terjadi.

Menurut Rudi, salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo adalah penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang ia sebut telah menjadi ancaman bagi negara. “Kasus-kasus lama yang terjadi sekitar sembilan hingga sepuluh tahun lalu sebaiknya tidak menjadi fokus utama saat ini,” jelasnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Nasdem di Komisi III, Rudi menekankan bahwa Partai Nasdem dan masyarakat Indonesia mengharapkan penegakan hukum yang adil dan transparan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Kami berharap pemerintahan ini membawa perubahan, terutama dalam aspek hukum, dengan mengutamakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,” tambahnya.

Rudi memberikan contoh penanganan kasus dugaan korupsi importasi gula kristal di Kementerian Perdagangan, di mana mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang menjabat pada 2015–2016, dijadikan tersangka. Menurutnya, hal ini terkesan tidak logis mengingat kasusnya baru diusut sembilan tahun setelah masa jabatannya berakhir. “Ini adalah bentuk inkonsistensi yang harus diperhatikan oleh Kejaksaan Agung dan lembaga hukum lainnya,” tegas Rudi.

Ia juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih. “Kalau Kejaksaan Agung serius mengusut kasus importasi gula tersebut, semestinya semua menteri yang menjabat dari 2015 hingga 2023 diperiksa,” tutup Rudi (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dekan Fisip Unair Prof Bagong Suyanto dan Ketua Bem Tuffahati Ullayyah Bachtiar didampingi beberapa jajaran pengurus BEM Fisip Unair.

    Dekanat FISIP Unair Cabut Pembekuan BEM FISIP Unair

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan terhadap fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unair. Keputusan ini diambil usai dilakukan audiensi antara pihak dekanat dan tiga pimpinan BEM FISIP Unair pada Senin (28/10/2024). Pembekuan tersebut sebelumnya dikeluarkan setelah munculnya kontroversi karangan bunga ucapan […]

  • Bro Ron (Tengah)

    Kaesang Ditantang Balik: Bro Ron Maju Lewat Jalur Rakyat

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Ronald Aristone Sinaga, atau yang dikenal sebagai Bro Ron, kini resmi masuk gelanggang Pemilihan Raya (Pemira) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bakal calon ketua umum. Namun pencalonannya bukan sekadar formalitas internal partai. Bro Ron datang dengan modal sosial dari bawah dan pesan simbolik: politik PSI tak boleh terjebak kultus personalitas. Pendaftaran Bro […]

  • Reni Astuti dalam acara di Sidoarjo, Jawa Timur kemarin

    Reni Astuti: Demokrasi Harus Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    SIDOARJO, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya – Sidoarjo), Reni Astuti, menegaskan bahwa sistem demokrasi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Sidoarjo. Menurut Reni, negara demokrasi harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah berpihak kepada rakyat, bukan […]

  • Kantor Dewan Pers Jakarta

    Opini Dihapus, Dewan Pers Ingatkan Bahaya Membungkam Kritik

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pencabutan opini dari kolom Detik.com belum lama ini membuka kembali perdebatan tentang batas dan tantangan kebebasan berekspresi di Indonesia. Meski menghormati kebijakan redaksi media, Dewan Pers memperingatkan bahaya dari praktik membungkam suara kritis, apalagi jika disertai dugaan intimidasi terhadap penulis. Dalam siaran persnya, Dewan Pers menegaskan belum pernah mengeluarkan rekomendasi pencabutan artikel […]

  • Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid saat berpose bersama 60 tukang becak penerima zakat.

    Ra Hamid Bagikan Zakat Ramadan untuk 600 Abang Becak

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, atau yang akrab disapa Ra Hamid, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu. Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah, sebanyak 600 abang becak di Bondowoso menerima zakat sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Acara yang berlangsung di halaman Pendopo Raden Bagus Assra, Selasa (18/3/2025), dipenuhi […]

  • Demo Agustus

    Negara Dinilai Langgar HAM Berat, PJI Soroti Penahanan Aktivis

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perempuan Jaga Indonesia (PJI) menuding negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam penanganan demonstrasi pro demokrasi Agustus 2025. Dari penangkapan sewenang-wenang hingga pembatasan hak menyusui bagi tahanan perempuan, deretan temuan PJI menyoroti praktik represif aparat yang dinilai mencederai prinsip keadilan. Menurut PJI, unjuk rasa yang menewaskan 10 orang dan […]

expand_less