Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Eks Caleg DPR PPP Ajukan Judicial Review UU MD3, Kritisi Dominasi “Wajah Lama” di Parlemen

Eks Caleg DPR PPP Ajukan Judicial Review UU MD3, Kritisi Dominasi “Wajah Lama” di Parlemen

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 28 Okt 2024
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Zainul Arifin, mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini berfokus pada pembatasan masa jabatan anggota legislatif, di mana Zainul mengusulkan pembatasan dua periode, serupa dengan masa jabatan presiden.

Permohonan ini diajukan pada Rabu (23/10), dan Zainul menyoroti dominasi “wajah lama” dalam parlemen yang menurutnya menutup peluang bagi politisi baru. Dia menilai bahwa tanpa pembatasan periode, kursi parlemen cenderung diisi oleh calon legislatif petahana, yang telah lama berada di posisi tersebut. “Pemilihan legislatif ini didominasi oleh para caleg petahana. Berdasarkan data CSIS, sekitar 56,4% anggota DPR terpilih merupakan caleg yang pernah duduk di DPR sebelumnya, sementara pendatang baru hanya sekitar 43,6%,” jelas Zainul dalam gugatannya.

Zainul mencatat, fenomena ini berdampak buruk terhadap iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, ketidakseimbangan ini menyebabkan kesulitan bagi calon baru untuk bersaing dengan calon petahana. “Dalam pencalonan ini, saya harus bersaing dengan mereka yang sudah bertahun-tahun duduk di kursi DPR. Ada ketimpangan yang signifikan,” ujarnya.

Situasi ini, lanjut Zainul, menciptakan ketidakpastian hukum terkait periodesasi jabatan anggota DPR, yang seharusnya memiliki batas waktu yang jelas. Menurutnya, ketidakpastian tersebut mengakibatkan kekurangan pembaruan di dalam lembaga legislatif. “Tanpa batasan periode, seorang anggota DPR dapat duduk di kursi yang sama hingga akhir hayatnya. Hal ini jelas merugikan saya secara konstitusional dan menciptakan sistem yang kurang adil,” ungkapnya.

Dalam petitumnya, Zainul meminta MK untuk menyatakan sejumlah pasal dalam UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, jika tidak dimaknai adanya batasan dua periode untuk anggota DPR. Dia juga menyoroti bahwa UU MD3 saat ini hanya mengatur masa jabatan anggota DPR berlangsung lima tahun tanpa pembatasan berapa kali seorang anggota bisa mencalonkan diri kembali. “Ketentuan ini jelas mengandung ketidakpastian hukum, karena memungkinkan seseorang tetap duduk di parlemen meski sudah berkali-kali mencalonkan diri,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra

    Yusril Tegaskan Pemerintah Tunggu Kesepakatan Internal PPP Sebelum Sahkan Kepengurusan

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BELITUNG TIMUR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum ada kesepakatan internal yang sah. Pernyataan ini disampaikan Yusril menyusul dualisme kepemimpinan hasil Muktamar PPP di Ancol yang melahirkan dua ketua umum, Muhammad Mardiono dan […]

  • Ketua Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jatim, Dzulkarnain Jamil,

    HMI Jatim Desak DPR Transparan Gunakan Dana Reses untuk Kepentingan Rakyat

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar membuka secara transparan laporan penggunaan dana reses yang tahun ini naik menjadi Rp702 juta per anggota.Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas publik dan memastikan bahwa dana yang bersumber dari uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan […]

  • Fajar Zulkarnaen (Baju putih kedua dari kanan)

    Fajar Zulkarnaen, Dari Musik Punk ke Mimbar Perjuangan

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Oleh : MS. As-Syadzili* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Selasa, 15 April 2025. Jakarta masih sibuk menata pagi saat saya tiba di District 89, sebuah gedung yang berdiri anggun di Jalan Warung Buncit No. 89. Dari luar, suasananya modern; kaca bening memantulkan hiruk-pikuk kota, seakan menegaskan denyut kehidupan metropolitan. Di depan kantor itu, ada coffee shop yang […]

  • Planning and Control Room milik TPK Ambon

    Transformasi TPK Ambon Tingkatkan Efisiensi Bongkar Muat dan Keamanan

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    AMBON, CUPLIKAN.CO.ID – Terminal Petikemas Ambon (TPK Ambon) mengalami transformasi besar yang membuat kegiatan bongkar muat lebih cepat, tertib, dan aman. Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Maluku, H. B. Sirait, memuji langkah PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) yang konsisten melakukan penataan di TPK Ambon, menjadikan area terminal lebih teratur dibandingkan sebelumnya. “Sebelum […]

  • Kim Jong Un

    Kim Jong Un Pimpin Uji Coba Rudal Balistik dan Jelajah Baru

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    SEOUL, CUPLIKAN.CO.ID – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memimpin uji coba rudal balistik taktis dan rudal jelajah yang telah dimodifikasi pada Rabu (19/9/2024). Demikian yang dilaporkan kantor berita negara tersebut, KCNA. Uji coba ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Korea Utara untuk memperkuat kemampuan senjata konvensional dan nuklirnya. KCNA melaporkan bahwa Kim Jong Un […]

  • Proses Akademis Bahlil Lahadalia Sesuai Aturan dan Mekanisme Perguruan Tinggi

    Proses Akademis Bahlil Lahadalia Sesuai Aturan dan Mekanisme Perguruan Tinggi

    • calendar_month Selasa, 22 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta— Prof. Dr. Iswandi Syahputra, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Yogyakarta, menanggapi isu seputar gelar Doktor yang diperoleh Bahlil Lahadalia dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI). Menurut Prof. Iswandi, gelar tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menekankan prinsip pendidikan seumur […]

expand_less