Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPP Pengajian Al-Hidayah Gelar Webinar Strategi Atasi Disparitas Gender di Bidang Pendidikan

DPP Pengajian Al-Hidayah Gelar Webinar Strategi Atasi Disparitas Gender di Bidang Pendidikan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) menggelar Webinar Pendidikan bertajuk Strategi Mengatasi Disparitas Gender di Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045 secara daring pada Sabtu (28/9/24).

Hadir sebagai pembicara dalam webinar ini Fasli Jalal (Ketua Umum DPP GUPPI), Amich Alhumami (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas) dan Iin Kandedes (Sekjen DPP Pengajian Al-Hidayah) dan dimoderatori oleh Dr. (c) Marnarita Yarsi. Seminar ini membahas tantangan dan peluang dalam mencapai kesetaraan gender, serta peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan.

Ketua Panitia Webinar Pendidikan ini, Endah Cahya Immawati, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara daring melalui zoom dan disiarkan secara langsung via youtube yang diikuti oleh 637 peserta yang berasal dari seluruh komponen Pengajian Al Hidayah dari Pusat sampai Kabupaten/Kota, Pengurus dan Anggota GUPPI, Seluruh organsiasi anggota KOWANI, seluruh organisasi anggota BMIWI, dan segenap Civitas Akademika Kampus dari sabang sampai merauke.

“Harapan dari Webinar ini, seluruh komponen khususnya perempuan dapat berkolaborasi mendorong peningkatan kualitas, partisipasi, akses, kontrol dan manfaat pembangunan terhadap perempuan sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender di dalam bidang pendidikan pada khususnya dan semua sektor pada umumnya,”ujar Endah.

Sebagai pembicara pertama, Iin Kandedes memaparkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini sedang berada di puncak demografi, di mana Generasi Z mendominasi dengan 27,94% dari total penduduk. Angka ini memberikan peluang besar bagi ekonomi dan pembangunan bangsa, terutama karena Indonesia memiliki populasi usia produktif terbesar di Asia, dengan sekitar 191 juta jiwa atau 70,72%.

“Namun, dalam peta SDM ini, keterlibatan perempuan masih belum sepenuhnya setara dengan laki-laki,”ungkap Iin.

Iin juga menyoroti indicator ketimpangan pada tingkat partisipasi angkatan kerja di mana perempuan hanya berkontribusi sebesar 53,41% dibandingkan laki-laki yang mencapai 83%.

“Hal ini menunjukkan masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal di Indonesia,”kata Iin.

Sementara itu, Fasli Jalal menyoroti pentingnya model kepemimpinan setara di sekolah-sekolah. Menurutnya, model kepemimpinan yang setara di sekolah, dapat membuat siswa melihat bahwa menjadi pemimpin tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjadi pemimpin.

“Ini sangat penting dalam membentuk pandangan murid-murid tentang kesetaraan gender,”ujarnya.

Fasli Jalal juga menerangkan, dalam sektor pekerjaan, perbedaan gender masih terlihat jelas, terutama di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika). Hanya separuh, atau bahkan kurang dari separuh perempuan yang bekerja di bidang ini dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan, katanya, perempuan perlu diberikan beasiswa dan dukungan untuk mendorongnya agar tertarik dan berpartisipasi di bidang STEM.

“Dengan perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan big data, bidang ini akan semakin penting, dan kita membutuhkan lebih banyak perempuan yang ahli dalam bidang ini,”ungkapnya.

Adapun Amich Alhumami menyoroti capaian pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Secara umum,katanya, capaian pendidikan mereka hampir sama di semua jenjang, tetapi di tingkat menengah dan tinggi, anak perempuan mulai melampaui anak laki-laki.

“Namun, di tingkat menengah, terdapat perbedaan dalam penyelesaian pendidikan. Hanya 37% anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan, sementara angka untuk anak laki-laki mencapai 42%. Perbedaan ini dipengaruhi oleh persepsi keluarga terkait ekonomi. Banyak keluarga yang memilih anak perempuan untuk berhenti sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah, terutama karena beasiswa tidak selalu tersedia untuk semua anak,”ujar Amich.

Meskipun partisipasi perempuan di pendidikan tinggi lebih tinggi, tambah Amich, ketika mereka masuk ke pasar kerja, terutama di sektor formal, terjadi ketertinggalan. Amich menyebut faktor keluarga, kebijakan publik, serta fasilitas yang tersedia bagi pekerja perempuan menjadi alasan utama ketertinggalan ini.

“Diperlukan kebijakan publik yang mendukung perempuan untuk tetap berkarir di sektor profesional, termasuk menyediakan fasilitas yang memungkinkan mereka menjalankan peran ganda, baik di rumah maupun di tempat kerja. Intervensi kebijakan yang mendorong lembaga pemerintah dan swasta untuk memberikan fasilitas ini sangat dibutuhkan,”ujar Amich.

Di akhir seminar, Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian menggarisbawahi peran pendidikan dalam memberdayakan perempuan. Ia mengajak semua peserta webinar untuk aktif mendukung pendidikan perempuan sebagai kunci kemajuan bangsa. Hetifah menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pemberdayaan yang lebih luas, dan mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perempuan, termasuk dalam akses beasiswa.

“Webinar ini menjadi sumber inspirasi dan amunisi bagi kita untuk memperdalam pemahaman bahwa pendidikan bagi perempuan adalah kunci kemajuan bangsa. Jika perempuan maju, maka bangsa juga akan maju,”kata Hetifah.

Hetifah juga menyoroti salah satu isu penting dalam dunia pendidikan, yakni terkait dengan pemberian beasiswa. Menurutnya, saat ini ada batasan usia 35 tahun untuk perempuan yang ingin mendapatkan beasiswa. Padahal, banyak perempuan yang harus mengurus keluarga terlebih dahulu dan baru bisa melanjutkan pendidikan setelah berusia di atas 40 tahun.
“Batasan usia seperti ini harus menjadi perhatian, karena bisa menghalangi akses pendidikan bagi perempuan yang ingin kembali belajar di usia yang lebih matang,”pungkas Hetifah (RED)

 

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPJPH dan BPOM saat merilis produk bersertikasi halal tapi mengandung unsur Porcine (Babi).

    Skandal Label Halal: 7 Produk Bersertifikat Tercemar Babi

    • calendar_month Senin, 21 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kepercayaan publik terhadap label halal tengah terguncang. Dalam hasil investigasi bersama yang dirilis Senin (21/4/2025), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap temuan mencengangkan: sembilan produk makanan olahan yang beredar di pasaran Indonesia mengandung unsur babi (porcine), tujuh di antaranya justru mengantongi sertifikat halal. Pengujian […]

  • Zezen Zaenal Mutaqin (Voicer)

    Manifesto Mazhab Ciputat

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekitar empat bulan lalu saya mengajak kawan-kawan berkumpul di rumah saya di Pamulang pada sore hari sambil menikmati rebusan dan kopi pahit. Lumayan banyak yang datang mesti tidak semua kawan yang saya undang bisa hadir. Kami berdiskusi santai tentang satu hal: bagaimana merawat, meneruskan dan membangun kembali tradisi intelektual di Ciputat. Dasarnya […]

  • Ahmad Doli Kurnia

    Mendagri Diminta Ambil Langkah Cepat Terkait Sengketa Pulau Aceh-Sumut

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mengambil langkah tegas dan inisiatif cepat menyikapi polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, respons cepat diperlukan mengingat isu ini mulai memicu ketegangan di masyarakat Aceh. “Saya kira kalau Menteri Dalam […]

  • Fathorrahman Fadli

    PKB dan Masa Depan Politik NU

    • calendar_month Minggu, 22 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Oleh. Fathorrahman Fadli* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Muhaimin Iskandar memang sangat lihai dalam politik. Ada saja terobosan politiknya. Sekarang dia membikin kejutan lagi. PKB mendapuk anak muda bernama Ais Shafiyah sebagai Ketua Harian Pengurus DPP PKB periode 2024-2029. Ais Shafiyah ini jelas seorang perempuan muda nan cantik pula dia. Di usia yang terbilang belia 23 tahun, […]

  • Perang Rusia - Ukraina

    Serangan Drone Ukraina Picu Ledakan Dahsyat di Tver, Rusia

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    RUSIA, CUPLIKAN.CO.ID – Sebuah serangan drone besar-besaran dari Ukraina memicu ledakan dahsyat di sebuah gudang amunisi di wilayah Tver, Rusia, Rabu (18/9/2024). Ledakan tersebut dilaporkan sebesar gempa bumi, memaksa evakuasi penduduk di kota Toropets, dekat lokasi kejadian. Video dan gambar yang belum diverifikasi di media sosial menunjukkan bola api besar yang menyala di langit malam […]

  • Sejarawan dan juga anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana.

    Desak Transparansi, Sejarawan dan DPR Minta Naskah Sejarah RI Diuji Publik

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia mendapat sorotan tajam dari kalangan sejarawan dan legislatif. Mereka menilai proses penulisan sejarah nasional harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, bukan disusun secara tertutup oleh negara. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana, secara tegas meminta agar naskah penulisan sejarah Republik Indonesia diuji […]

expand_less