Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Daerah » Konflik Pemotongan Upah Jurnalis CNN Masuki Babak Pengadilan

Konflik Pemotongan Upah Jurnalis CNN Masuki Babak Pengadilan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Konflik ketenagakerjaan yang melibatkan koresponden CNN Indonesia, Miftah Faridl, dan perusahaan medianya kini memasuki tahap persidangan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Setelah tiga kali mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya tidak menghasilkan kesepakatan, Faridl menuntut keadilan atas pemotongan upah yang dinilainya dilakukan sepihak tanpa dasar yang jelas.

Faridl mengaku tidak mempermasalahkan pengurangan upah selama mengikuti aturan yang berlaku. Namun, menurutnya, pemotongan yang dilakukan CNN Indonesia tidak disertai dengan surat keputusan resmi. “Upah saya, Juni hingga Agustus, dipotong tanpa ada kesepakatan atau dasar yang jelas. Jumlahnya sekitar Rp 3,2 juta,” kata Faridl di Surabaya, (13/11/2024) kemarin.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pemotongan gaji karyawan harus disepakati kedua pihak. Faridl menambahkan bahwa CNN Indonesia seharusnya menghormati regulasi yang mereka laporkan setiap hari melalui berita. “CNN Indonesia adalah perusahaan media, mereka seharusnya lebih paham soal aturan ini,” tegasnya.

Kuasa hukum Faridl dari Komite Advokasi Jurnalis (KAJ) Jawa Timur, Fatkhul Khoir, menyayangkan CNN Indonesia yang lebih memilih skema “kompensasi” ketimbang mengembalikan upah. Fatkhul mengungkapkan, kliennya hanya menuntut hak dasar yang telah ia jalankan sebagai pekerja. “Ini soal hak normatif yang seharusnya bisa diselesaikan tanpa komplikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fatkhul membeberkan bahwa Disperinaker Surabaya sudah meminta pihak CNN Indonesia membawa bukti berupa surat keputusan pemotongan dan audit keuangan sebagai dasar. Namun, pihak manajemen tidak kunjung menunjukkan bukti tersebut. “Ini semakin menunjukkan kejanggalan pemotongan upah sepihak ini. Kejadian ini patut diuji di PHI,” tegas Fatkhul.

Kasus ini berawal dari protes Faridl yang, bersama tujuh pekerja CNN lainnya, mendirikan serikat pekerja Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI). Faridl mengungkapkan bahwa serikat ini adalah bentuk perlawanan terhadap pemotongan upah yang ia anggap tidak sesuai aturan.

Namun, tak lama setelah deklarasi, Faridl dan ketujuh deklarator serikat pekerja lainnya diberhentikan secara sepihak pada 31 Agustus 2024. Proses pemecatan tersebut dinilai janggal dan semakin memperuncing konflik ketenagakerjaan di CNN Indonesia.

Menurut Faridl, kasus ini tidak semata-mata soal materi. “Ini bukan hanya soal upah yang dipotong. Kami berjuang agar CNN Indonesia menghargai hak pekerjanya dan konsisten dengan nilai yang mereka siarkan,” tegas Faridl.

Sebagai perusahaan media, CNN Indonesia dituntut konsisten dalam menerapkan nilai-nilai yang dilaporkan melalui berita sehari-hari. Fatkhul menyatakan, kasus ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi perusahaan media untuk lebih menghormati hak karyawan mereka.

“Perusahaan media seperti CNN yang terus menyuarakan isu keadilan dan demokrasi seharusnya memahami tanggung jawab besar dalam memastikan hak pekerja terlindungi,” pungkas Fatkhul (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Djarot Syaiful Hidayat dalam Momen upacara DPP PDI Perjuangan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Minggu (1/6/2025). Sumber foto : Instagram @genbanteng

    Polemik Penghapusan Istilah Orde Lama, Djarot : Serahkan ke Ahli Sejarah

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, angkat suara terkait rencana pemerintah menghapus istilah ‘Orde Lama’ dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, persoalan tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli sejarah untuk menjaga objektivitas dan akurasi sejarah bangsa. “Kalau orde lama, orde baru kita serahkan ke ahli […]

  • Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi

    Mahfud MD Bergabung Komite Reformasi Kepolisian Bentukan Presiden Prabowo

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk pemerintah akan beranggotakan sembilan tokoh nasional. Salah satu tokoh yang telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung adalah mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. “Belum ada penunjukan ketua, tapi alhamdulillah Pak Mahfud sudah menyampaikan kesediaan untuk ikut serta,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, […]

  • Presiden secara resmi membuka Indo Defence Expo and Forum 2025, di Jakarta, Rabu (11/06/2025). Sumber foto : instagram Presiden Republik Indonesia.

    Prabowo : Belanda Rampas Rp50000 Triliun Kekayaan Indonesia!

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkap data mencengangkan tentang sejarah penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Dalam pidatonya saat membuka Indo Defence Expo and Forum 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6), Prabowo menyebut bahwa Belanda telah merampas kekayaan Indonesia senilai USD 31 triliun atau setara lebih dari Rp50000 triliun. “Ada riset baru yang menyebut […]

  • Kantor Dewan Pers Jakarta

    Opini Dihapus, Dewan Pers Ingatkan Bahaya Membungkam Kritik

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pencabutan opini dari kolom Detik.com belum lama ini membuka kembali perdebatan tentang batas dan tantangan kebebasan berekspresi di Indonesia. Meski menghormati kebijakan redaksi media, Dewan Pers memperingatkan bahaya dari praktik membungkam suara kritis, apalagi jika disertai dugaan intimidasi terhadap penulis. Dalam siaran persnya, Dewan Pers menegaskan belum pernah mengeluarkan rekomendasi pencabutan artikel […]

  • Anggota DPR RI Fraksi PKB, Saleh Tambunan,

    DPR Kritik Kemenag Lamban Atasi Persoalan Guru Madrasah Swasta

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Saleh Tambunan, menyoroti lambannya langkah Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru madrasah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dengan Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri, Selasa (30/9/2025). Menurut Saleh, masalah guru madrasah sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada […]

  • Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin

    Putri Komarudin Apresiasi Langkah Tegas Pemerintah Cabut Izin Tambang Raja Ampat

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pencabutan izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat bukan hanya kemenangan pemerintah atas pelanggaran hukum, tapi juga momentum penting bagi generasi muda untuk terlibat aktif menjaga bumi. Seruan ini disampaikan anggota DPR RI Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, yang menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bentuk kepemimpinan […]

expand_less