Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Daerah » PPI Tegaskan KPU Wajib Laksanakan Rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya

PPI Tegaskan KPU Wajib Laksanakan Rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 30 Okt 2024
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PAPUA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yang bersifat penting tentang pelanggaran Administrasi.

Surat itu di keluarkan tekait dugaan pelanggaran administrasi telah dilakukan oleh salah satu calon gubernur peserta Pilkada Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam surat itu Bawaslu Papua Barat Daya dalam rekomendasi nomor 554/2024 merekomendasikan kepada KPU Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti pelanggaran Administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dan 5 UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sanksi dari pelanggaran Administrasi pasal 71 Ayat 2 dan 5 UU nomor 10 tahun 2016 berupa sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau kabupaten / kota.

Menanggapi surat rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya, Ketua Perhimpunan Pemerhati Pemilu Papua Barat Daya, Abraham Sagrim menekankan, netralitas selalu dislogankan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

Dalam PKPU nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Tata Cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan bagian kesatu KPU provinsi atau kabupaten/kota pasal 4 menegaskan KPU Provinsi atau KPU kota /kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, kabupaten atau kota atas pelanggaran administrasi.

“Kami ingin slogan itu harus bisa diwujudkan dengan tindakan, bukan sekedar berslogan saja dengan hukum harus ditegakkan, ” kata Brampi dalam konfrensi pers di salah satu hotel di Kota Sorong, Rabu, (30/10/2024).

Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Papua Barat Daya nomor 554/2024 ditujukan kepada KPU Provinsi, karena salah satu calon gubernur peserta Pilkada PBD telah dinyatakan melanggar pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Pilkada.

“Melanggar pasal 2, sehingga konsekuensinya ada di pasal 5 bahwa segera KPU dalam waktu 7 hari melaksanakan rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya untuk mendiskualifikasi calon tersebut dari calon gubernur. KPU Provinsi Papua Barat Daya tidak boleh lagi beralasan bahwa nanti mengeluarkan ini atau berpendapat ini dan itu, tapi harus berpatokan pada aturan undang-undang bahwa rekomendasi Bawaslu harus dijalankan oleh KPU, ” katanya .

Ia menambahkan apabila KPU tidak memindahkan rekomendasi Bawaslu akan berkonsekusi terhadap pelanggaran kode etik dan pidana. PPI akan mengawal hal ini dan mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama mengawal proses ini, karena aturan sudah jelas KPU tidak boleh membantah atau mengelak lagi dengan membuat opini atau hal-hal lain lagi atau membuat pernyataan bahwa hal ini menyangkut dengan aturan ini dan aturan ini.

“ Itu tidak boleh, KPU harus tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 10 2016 pasal 71 ayat 2 dan ayat 5,” kata Brampi.

Bawaslu PBD telah melaksanakan tugas dengan melakukan telaan, hingga keluar dua rekomendasi. Dimana rekomendasi pelanggaran administrasi menjadi hak mutlak Bawaslu.

Sedangkan rekomendasi kedua berupa dugaan pelanggaran pidana dan telah direkomendasikan oleh Bawaslu kepada Gakkumdu.

“ Gakkumdu sudah mengeluarkan SPDP. Hari ini adalah hari terakhir dan di dalam Gakkumdu sudah ada Kejaksaan dan kepolisian. Jadi Gakkumdu pun jangan bermain untuk memperlambat proses dengan menyatakan kurang bukti ini, atau belok kiri, belok kanan dan tegak lurus,” ujarnya.

PPI perlu mengingatkan kepada KPU Papua Barat Daya untuk harus netral, karena sebelumnya rekomendasi Majelis Rakyat Papua Barat Daya telah diabaikan.

“Jika rekomendasi Bawaslu ini, diabaikan, maka makin kuatlah dugaan ketidaknetralan KPU dalam Pilkada Papua Barat Daya, ” ucap Brampi. Sebagai pemerhati pemilukada dan masyarakat, Ia berharap, Pilkada perdana di Provinsi Papua Barat Daya menjadi pemilukada yang bermartabat, dan berkepastian hukum.

“KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu harus bisa bersikap netral dan tegak lurus dengan aturan yang ada. Kalau sampai tidak tegak lurus, maka masyarakat bisa saja menilai ada apa dibalik semua itu,” kata.

Untuk diketahui salah satu kontestan Pilkada Provinsi Papua Barat Daya 2024, yakni salah satu calon gubernur diduga melakukan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi tersebut berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PBD telah ter registrasi dengan nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024.

Pelanggaran yang di temukan Bawaslu itu setelah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk menggali kebenaran terhadap temuan dan menilai bukti dalam melakukan penanganan.

Dalam surat bernomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 bersifat penting yang ditujukan kepada KPU Papua Barat Daya perihal rekomendasi pelanggaran administrasi, sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur PBD melakukan pergantian 2 (dua) orang pejabat di pemerintahan Kabupaten Raja Ampat.

Bawaslu menemukan fakta bahwa benar telah terjadi pergantian Kepala Distrik Waigeo Utara yang sebelumnya dijabat oleh Mathius Aitem diganti oleh Agustinus Weju sebagi Plt tertanggal 17 September 2024.

Dan mengganti Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit, awalnya dijabat Yohanis Kabeth oleh Matheus N. Lowa tertanggal 2 Agustus 2024.

Sementara berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 71 ayat (2) dan (5), menyatakan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Di ayat (5) berbunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku petahan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sangsi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

KPU Papua Barat Daya sendiri dalam tahapan Pilkada 2024, menetapkan 5 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan keputusan nomor 78 tahun 2024. (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum PGMM, Tedi Malik

    PGMM Desak DPR Amandemen UU ASN dan Guru Diskriminatif

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perkumpulam Guru Madrasah Mandiri (PGMM) mendesak DPR RI segera mengamandemen Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang dinilai diskriminatif terhadap guru madrasah swasta. Hal itu disampaikan Ketua Umum PGMM, Tedi Malik, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa (30/9/2025). Menurut Tedi, kedua regulasi […]

  • Eks Politisi Nasdem, Ahmad Ali, saat diwawancara awak media seusai pelantikan pengurus DPP PSI Periode 2025-2030 kemarin di Jakarta (26/9)

    Ahmad Ali Nasdem Resmi Gabung PSI, Jadi Ketua Harian DPP

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan politikus Partai NasDem, Ahmad Ali, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan langsung dipercaya menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pengumuman itu dilakukan saat pelantikan pengurus PSI periode 2025–2030 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali menekankan pentingnya kehadiran PSI sebagai solusi di […]

  • Kader Muda Partai Golkar saat peluncuran buku Menjaga Nurani Menata Negeri : Persembahan Kader Muda Kepada Sang Ketua di Tugu AMPI, Pandaan, Pasuruan pada Kamis (7/8). Sumber foto : AMPI Media Centre.

    Sambut Ultah Bahlil, Kader Muda Partai Golkar Luncurkan Buku untuk Sang Ketua

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    PASURUAN, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam suasana penuh semangat kaderisasi, para kader muda Partai Golkar meluncurkan buku berjudul Menjaga Nurani Menata Negeri: Persembahan Kader Muda Kepada Sang Ketua di Tugu AMPI, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis (07/08). Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Buku ini merupakan bentuk […]

  • Muktamar ke-IX Al Hidayah yang digelar di Hotel Sultan Jakarta (20-22/10/2025)

    Sekjen Golkar Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pengajian Al Hidayah

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan komitmen partainya untuk terus mendukung dan memberdayakan Pengajian Al Hidayah sebagai wadah pembinaan spiritual dan sosial bagi kaum perempuan. Hal itu disampaikan Sarmuji dalam sambutannya pada penutupan Muktamar ke-IX Pengajian Al Hidayah di Hotel Sultan, Jakarta, 20–22 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji menyebut bahwa […]

  • Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan, KH.A.Chozin Chumaidy, dalam sebuah acara Partai di Jakarta.

    Selamat Jalan KH. A. Chozin Chumaidy, Pejuang Demokrasi dan Kesejahteran Umat

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Oleh : Arwani Thomafi* Innalillahi wainna ilaihi rojiun, politisi senior yang konsisten memperjuangkan demokrasi dan kesejahteraan umat, KH. A. Chozin Chumaidy telah wafat hari ini. Bangsa Indonesia sangat kehilangan sosok dan keteladanannya selama almarhum mengabdi di pemerintahan dan berkarir di bidang politik maupun organisasi kemasyarakatan. KH. A. Chozin Chumaidy merupakan salah satu tokoh senior Partai […]

  • Proses Akademis Bahlil Lahadalia Sesuai Aturan dan Mekanisme Perguruan Tinggi

    Proses Akademis Bahlil Lahadalia Sesuai Aturan dan Mekanisme Perguruan Tinggi

    • calendar_month Selasa, 22 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta— Prof. Dr. Iswandi Syahputra, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Yogyakarta, menanggapi isu seputar gelar Doktor yang diperoleh Bahlil Lahadalia dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI). Menurut Prof. Iswandi, gelar tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menekankan prinsip pendidikan seumur […]

expand_less